Bapemperda Kaltara Targetkan 9 Ranperda Jadi Perda Sebelum 30 November

Bapemperda DPRD Kaltara bersama Biro Hukum Pemprov mengevaluasi pembahasan Ranperda 2026 dan menyusun agenda legislasi 2027.

TARAKAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan sembilan dari 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebelum 30 November 2026.

Target tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus pembahasan penyusunan Propemperda 2027 bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Badan Penghubung Provinsi Kaltara, Kamis (19/11/2026).

Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan rapat tersebut tidak hanya membahas daftar usulan regulasi untuk tahun mendatang, tetapi juga mengevaluasi perkembangan pembahasan Ranperda yang telah masuk dalam program tahun 2026.

“Dari 19 Ranperda yang kita usulkan, ada sembilan yang hampir kita pastikan sebelum 30 November ini sudah menjadi perda,” kata Supa’ad.

Rapat tersebut turut dihadiri anggota Bapemperda Dino Andrian, Herman dan Yancong, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltara, Iswandi.

Dalam pembahasan Propemperda 2027, Supa’ad menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, jumlah usulan regulasi reguler maksimal sebanyak 12 Ranperda. Karena itu, setiap usulan perlu melalui kajian dan seleksi berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan daerah.

Dari DPRD Kaltara, terdapat dua Ranperda inisiatif yang disiapkan untuk masuk dalam Propemperda 2027. Keduanya yakni Ranperda tentang Perlindungan Petani Berladang dan Ranperda tentang Penghargaan Daerah.

Ranperda Perlindungan Petani Berladang telah dilengkapi naskah akademik. Sementara Ranperda Penghargaan Daerah kembali diusulkan karena diperkirakan belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Adapun Pemprov Kaltara menyiapkan dua usulan, yakni Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Ranperda tentang Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.

Selain itu, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara Tahun 2025–2045 juga menjadi regulasi yang wajib dilanjutkan pembahasannya.

Untuk kategori kumulatif terbuka, terdapat tiga Ranperda yang berkaitan dengan siklus penganggaran daerah. Masing-masing mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.

Dengan sejumlah usulan tersebut, DPRD maupun pemerintah provinsi masih memiliki ruang untuk mengajukan Ranperda tambahan setelah melalui kajian dan pembahasan lebih lanjut.

Supa’ad menegaskan, penyusunan Propemperda 2027 tidak semata-mata mengejar jumlah atau memenuhi kuota Ranperda. Setiap regulasi yang diusulkan harus memiliki urgensi, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, penentuan skala prioritas menjadi penting agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Kaltara.