Rismanto Dukung Program KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di Kaltara

Rismanto mendukung langkah KPK RI memperkuat program pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintahan Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kalimantan Utara, Rismanto, mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam memperkuat pencegahan korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah di Kalimantan Utara.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul kegiatan rapat koordinasi, evaluasi, dan sosialisasi pencegahan korupsi terintegrasi yang berlangsung di Kantor DPRD Kaltara, Selasa (17/11/2026).

Menurut Rismanto, program KPK menjadi langkah penting untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan.

Ia menilai, upaya pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama, baik pemerintah daerah, DPRD maupun seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Program KPK ini sangat penting sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Kami tentu mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi agar setiap proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, KPK memberikan perhatian terhadap tiga aspek utama, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.

Rismanto mengatakan, ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dalam menentukan kualitas pembangunan daerah. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pembangunan, serta OPD teknis agar setiap program berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, kehadiran KPK melalui edukasi, evaluasi, dan pendampingan harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah terhadap tata kelola yang baik.

Rismanto berharap program pencegahan korupsi terintegrasi dapat diterapkan secara konsisten, bukan hanya menjadi agenda sosialisasi, tetapi diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

“Yang paling penting adalah bagaimana program pencegahan ini benar-benar dijalankan. Kita ingin anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.