Warga Desa Balangsiku Titip Tiga Aspirasi kepada Rismanto, Air Bersih Jadi Perhatian

Rismanto saat bertemu dan menyerap aspirasi warga Desa Balangsiku, Kecamatan Sebatik Barat, dalam agenda reses DPRD Kaltara.

NUNUKAN – Warga Desa Balangsiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, memanfaatkan kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, ST., MT., MPSDA, untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.

Dalam pertemuan di RT 05 Desa Balangsiku, Minggu (15/11/2026), masyarakat menyuarakan tiga kebutuhan utama, yakni pembangunan sumur bor, perbaikan akses jalan menuju lokasi usaha penggergajian kayu (somel), serta bantuan pembangunan atau perbaikan masjid.

Kebutuhan sumur bor menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga. Mereka berharap adanya fasilitas sumber air bersih yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Sementara itu, perbaikan jalan menuju lokasi somel diharapkan dapat memperlancar aktivitas warga, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan perekonomian setempat.

Di sisi lain, kebutuhan fasilitas ibadah juga menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap pemerintah dapat memberikan dukungan untuk pembangunan maupun perbaikan masjid di lingkungan mereka.

Mendengar berbagai aspirasi tersebut, Rismanto mengatakan, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus mengetahui persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Menurutnya, aspirasi warga Desa Balangsiku akan menjadi bahan perjuangan melalui lembaga legislatif, dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi seperti penyediaan air bersih, perbaikan jalan, hingga kebutuhan rumah ibadah tentu menjadi perhatian dan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah,” kata Rismanto.

Ia berharap kebutuhan yang disampaikan warga dapat memperoleh perhatian dari pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait.

Rismanto menegaskan, hasil reses seharusnya tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebutuhan pembangunan yang benar-benar diperlukan masyarakat.

“Harapan kami, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi bisa ditindaklanjuti menjadi program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tutupnya. (Adv)