Supaad Ingatkan Warga Aktif Perbarui Data Desil, Jangan Sampai Bantuan Sosial Tak Tepat Sasaran

Anggota DPRD Kaltara Supaad Hadianto berfoto bersama warga dan para ketua RT usai kegiatan reses di Kecamatan Tarakan Utara, Senin (16/11/2026).

TARAKAN – Keakuratan data sosial ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ketepatan penyaluran bantuan pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta proaktif memastikan data yang tercatat dalam sistem pemerintah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, saat menggelar reses bersama para ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pendataan sosial ekonomi dan sejumlah program pemerintah.

Supaad mengatakan, salah satu hal yang perlu dipahami masyarakat adalah sistem pengelompokan kesejahteraan berdasarkan desil. Pengelompokan tersebut menjadi salah satu parameter dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial pemerintah.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh menganggap status desil sebagai kategori yang bersifat tetap. Sebab, data sosial ekonomi bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi rumah tangga.

“Data itu tidak statis, artinya tidak diam. Data itu sangat dinamis. Mungkin hari ini kita di desil 1, besok bisa ke desil 3, besok bisa ke desil 4 dan seterusnya,” ungkap Supaad.

Ia menegaskan, perubahan tersebut perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika status desil seseorang mengalami pergeseran.

Karena itu, warga yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya diminta mengambil langkah untuk melakukan pembaruan melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.

Supaad menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan usulan perbaikan data melalui kelurahan. Apabila belum dapat diselesaikan, warga bisa meneruskannya ke Dinas Sosial.

“Kalau memang merasa itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, dia bisa merubah data itu dengan mekanisme cukup dekat melalui kelurahan. Kemudian kalau kelurahan tidak bisa, ke Dinas Sosial. Kanal-kanal itu sudah dibuka oleh negara,” jelasnya.

Ia mengingatkan, masyarakat harus mengambil peran aktif dalam memastikan data yang dimiliki pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi kehidupan mereka.

Melalui kegiatan reses tersebut, Supaad berharap pemahaman masyarakat mengenai sistem desil semakin meningkat. Dengan demikian, warga mengetahui mekanisme pembaruan data sekaligus memahami bahwa perubahan kondisi sosial ekonomi dapat memengaruhi status desil mereka. (*)