TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan kepada masyarakat dalam kegiatan reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Sosialisasi tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari ketua RT, perwakilan serikat buruh, tokoh masyarakat hingga warga Kota Tarakan.
Dalam kesempatan itu, Syamsuddin menjelaskan bahwa Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan telah selesai dibahas DPRD Kaltara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan perlindungan tenaga kerja di daerah.
Ia mengungkapkan, regulasi tersebut sebelumnya dirancang dengan nama Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Namun, setelah melalui proses evaluasi, Kementerian Dalam Negeri meminta agar judul perda disesuaikan.
“Awalnya perda ini namanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Tetapi, oleh Kemendagri kita diminta untuk merevisi nama atau judulnya. Jadi, judul perda ini adalah Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” kata Syamsuddin.
Meski judul mengalami perubahan, politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu menegaskan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal tetap menjadi salah satu substansi penting dalam perda tersebut.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat Kaltara yang bekerja, sekaligus mendorong kesempatan kerja bagi warga lokal.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengaturan tenaga kerja lokal adalah identitas kependudukan. Status tenaga kerja lokal mengacu pada dokumen kependudukan, seperti KTP dan Kartu Keluarga, sesuai ketentuan yang berlaku di Kalimantan Utara.
“Perlindungan tenaga kerja lokal tetap menjadi bagian penting dalam substansi yang kita perjuangkan,” ujarnya.
Syamsuddin mengatakan kegiatan reses menjadi momentum untuk memperkenalkan regulasi tersebut sekaligus menyerap masukan dari masyarakat terkait persoalan ketenagakerjaan.
Menurutnya, dialog langsung dengan masyarakat penting agar DPRD dapat mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi pekerja serta memastikan kebijakan yang telah disusun mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Ia berharap Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebagai produk hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat perlindungan dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik di Kalimantan Utara.