TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan Rp6,14 miliar dalam APBD Tahun 2027 untuk pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Anggaran tersebut diperkirakan mampu membiayai iuran jaminan kesehatan sekitar 12 ribu hingga 13 ribu masyarakat Kalimantan Utara.
Anggota Komisi VI DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, mengatakan alokasi pembiayaan PBI JKN disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Menurutnya, jaminan kesehatan merupakan kebutuhan penting yang harus terus menjadi perhatian pemerintah, meskipun daerah dihadapkan pada keterbatasan fiskal.
“BPJS ini bagian terpenting dari kehidupan kita sehari-hari karena menyangkut kesehatan. Ada tiga kriteria pembiayaan, yakni PBI JKN yang ditanggung pemerintah pusat, BPJS mandiri yang dibayar peserta sendiri, serta PBI pemerintah daerah yang dijamin melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Supaad saat melaksanakan reses di Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, jumlah masyarakat yang dapat dibiayai melalui APBD provinsi sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah.
Dalam pembahasan anggaran 2027, kata dia, Pemprov Kaltara hanya mampu menyediakan Rp6,14 miliar untuk pembiayaan peserta PBI JKN.
“Untuk tahun 2027, APBD kita hanya bisa meng-cover Rp6,14 miliar. Kalau dikalkulasikan atau dibagi, sekitar 12 sampai 13 ribu masyarakat Kaltara yang bisa dibiayai APBD provinsi. Angka itu sesuai kemampuan pemerintah setelah pembahasan KUA-PPAS,” ungkapnya.
Supaad mengaku sebelumnya berharap pemerintah provinsi dapat menyediakan anggaran yang lebih besar untuk memperluas cakupan masyarakat penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
Namun, setelah dilakukan pembahasan bersama dalam penyusunan KUA-PPAS 2027, kemampuan keuangan daerah berada pada angka tersebut.
“Harapan saya kemarin pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun setelah kita bahas di KUA-PPAS, memang kemampuan pemerintah provinsi saat ini Rp6,14 miliar,” tuturnya.
Karena itu, politisi tersebut mendorong adanya pembagian peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjamin masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh dukungan pembiayaan jaminan kesehatan.
Menurutnya, masyarakat yang belum terjangkau melalui pembiayaan APBD provinsi dapat dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten atau kota sesuai kemampuan anggaran masing-masing.
“Masyarakat yang belum ter-cover di provinsi coba berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Selain pembagian pembiayaan, Supaad juga menekankan pentingnya validasi data penerima. Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan sekaligus mengetahui daerah mana yang dapat memberikan dukungan kepada masyarakat.
“Sehingga nanti bisa divalidasi semua. Mana yang bisa dibantu lewat provinsi, mana yang bisa dibantu oleh kabupaten/kota. Ini kan masalah data, apalagi sekarang datanya adalah data secara nasional,” pungkasnya.
Supaad berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperluas cakupan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.