NUNUKAN – Di tengah banyaknya aspirasi yang disampaikan masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, memilih untuk berbicara apa adanya mengenai kondisi kemampuan keuangan daerah.
Saat menggelar reses perdana di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026), Nasir menegaskan tidak ingin memberikan janji muluk kepada masyarakat terhadap setiap usulan yang disampaikan.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai proses dan kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Nasir.
Berbagai usulan disampaikan warga dalam kegiatan reses tersebut. Namun, Nasir menjelaskan bahwa tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Selain kemampuan anggaran, pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Nunukan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mengawal setiap usulan masyarakat.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara itu, seluruh aspirasi warga akan dicatat dan dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan serta kewenangan masing-masing pemerintahan.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Nasir menilai keterbukaan kepada masyarakat menjadi hal penting agar aspirasi yang disampaikan tidak berujung pada harapan yang tidak sesuai dengan mekanisme maupun kemampuan anggaran pemerintah.
Baginya, tugas wakil rakyat bukan sekadar menerima dan menjanjikan setiap usulan, melainkan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses yang harus dilalui hingga sebuah aspirasi dapat masuk dalam program pembangunan.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Nasir menegaskan perjuangan terhadap kebutuhan masyarakat tidak boleh berhenti.
Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menentukan skala prioritas terhadap program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.
“Anggaran kita boleh terbatas, tetapi kepedulian terhadap rakyat tidak boleh terbatas. Kemampuan keuangan boleh berkurang, tetapi semangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh ikut berkurang,” pungkasnya.
Melalui reses tersebut, Nasir berharap masyarakat dapat terus menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Setiap aspirasi, kata dia, akan menjadi catatan untuk dikawal dan diperjuangkan sesuai mekanisme, kewenangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.