TARAKAN – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak sekadar berorientasi pada efisiensi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., menegaskan pentingnya menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan alokasi anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikannya setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara bersama empat ketua komisi di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kaltara di Tarakan, Kamis (22/10/2026).
Rapat tersebut membahas laporan hasil pembahasan masing-masing komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kebutuhan anggaran untuk mendukung program kerja pada 2027.
Achmad Djufrie mengungkapkan, sebagian besar OPD menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk menjalankan seluruh program yang direncanakan. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD karena keterbatasan anggaran dapat memengaruhi pelaksanaan program pemerintah.
“Rata-rata OPD mengatakan anggarannya tidak cukup, masih kurang, sehingga program-programnya tidak semuanya bisa berjalan. Mereka meminta dukungan DPRD untuk membicarakan penambahan anggaran dengan TAPD,” ujarnya.
Menurutnya, usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.
Di tengah kebijakan efisiensi, Achmad Djufrie secara khusus mengingatkan agar sektor pendidikan dan kesehatan tidak mengalami pengurangan anggaran.
“Yang penting, pendidikan jangan dikurangi anggarannya. Kesehatan juga tidak boleh dikurangi. Kalau bisa, justru harus ditambah karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Ia menilai, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius. Dukungan anggaran yang memadai diperlukan agar program-program pada kedua sektor tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Achmad Djufrie juga menyoroti bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa. Menurutnya, kesempatan memperoleh pendidikan harus terbuka bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun mereka yang berprestasi.
Ia berharap pemerintah provinsi mengevaluasi alokasi anggaran beasiswa agar bantuan tersebut dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, ia mendorong pemerintah menelaah kembali komposisi belanja daerah untuk melihat peluang pengalihan anggaran dari pos yang memungkinkan ke program prioritas.
Menurut Achmad Djufrie, efisiensi harus dilakukan secara cermat agar penghematan anggaran tetap sejalan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Hasil pembahasan Banggar bersama para ketua komisi selanjutnya akan menjadi bahan pembicaraan dengan TAPD dalam menentukan alokasi anggaran APBD Kaltara 2027.
Ia berharap penyusunan anggaran tahun mendatang dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga program pemerintah tidak hanya tersusun dalam perencanaan, tetapi juga dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.