Wagub Kaltara Tinjau Kantor Bupati Bulungan Pascakebakaran, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Wagub Ingkong Ala Tinjau Langsung Kantor Bupati Bulungan Pascakebakaran

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, turun langsung meninjau lokasi kebakaran yang melanda gedung utama Kantor Bupati Bulungan, Kamis (21/5).

Di tengah puing dan bekas kebakaran yang masih terlihat di sejumlah ruangan, Wagub menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi pada Rabu malam (20/5) tersebut. Dalam peninjauan itu, Ingkong juga bertemu dengan Bupati Bulungan, Syarwani, untuk melihat kondisi terkini sekaligus membahas langkah penanganan dan pemulihan pascakebakaran.

Wagub menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltara siap memberikan dukungan agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di lingkungan Pemkab Bulungan dapat segera kembali normal.

“Kami tentu prihatin atas kejadian ini. Pemerintah provinsi mendukung langkah-langkah penanganan dan pemulihan yang dilakukan Pemkab Bulungan,” ujar Ingkong.

Ia juga mengapresiasi gerak cepat petugas gabungan yang berjibaku memadamkan api sehingga kobaran tidak merembet ke bangunan lain di kompleks perkantoran tersebut.

Menurutnya, fokus utama saat ini bukan hanya proses penyelidikan penyebab kebakaran, tetapi juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat.

“Kita berharap proses penyelidikan berjalan lancar dan penyebab kebakaran segera diketahui. Yang terpenting saat ini adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan serta melakukan langkah pemulihan secepatnya,” katanya.

Sementara itu, aparat gabungan dari Polresta Bulungan dan Polda Kalimantan Utara telah memasang garis polisi di area gedung utama Kantor Bupati Bulungan guna kepentingan penyelidikan.

Akibat insiden tersebut, sejumlah ruangan di lantai dua mengalami kerusakan cukup parah, di antaranya ruang serbaguna, ruang bupati dan wakil bupati, ruang Sekretariat Daerah (Sekda), ruang bendahara, bagian kesejahteraan rakyat (Kesra), bagian aset, hingga bidang pembangunan dan ekonomi.

Meski demikian, pemerintah daerah memastikan koordinasi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sambil menunggu proses pemulihan gedung dilakukan.(*dkisp)