TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat budaya integritas dan pengendalian risiko dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pesan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (11/5) pagi.
Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Ingkong menilai tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pengendalian risiko bukan hanya tugas inspektorat, tetapi tanggung jawab seluruh pimpinan dan jajaran,” tegasnya di hadapan peserta sosialisasi.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, setiap perangkat daerah harus mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko yang dapat menghambat program pembangunan.
Ia menekankan pentingnya membangun pola kerja yang kolaboratif dan responsif agar setiap persoalan dapat diidentifikasi sejak dini.
“Tantangan pembangunan saat ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus bagian dari upaya memperkuat efektivitas pengendalian risiko integritas di lingkungan Pemprov Kaltara.
Selain itu, kegiatan ini juga menindaklanjuti survei efektivitas pengendalian risiko integritas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Bagi Ingkong, survei tersebut bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana budaya integritas diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah.
“Ini bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” katanya.
Ia berharap penguatan integritas tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara sehari-hari.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
“Integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian kita kepada masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Sindu Senjaya Aji, AK., M.M., jajaran pimpinan perangkat daerah, serta Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi, Saut Parulian Bakkara. (*dkisp)