TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan kesiapan penuh dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, saat mengikuti Exit Meeting bersama tim BPK RI Perwakilan Kaltara di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).
Dalam kegiatan itu, gubernur bersama seluruh perangkat daerah menerima paparan hasil pemeriksaan awal terinci atas laporan keuangan Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan selama 30 hari.
Zainal menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang disampaikan BPK harus ditindaklanjuti secara sistematis dan tepat waktu. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menunda proses penyelesaian serta memastikan setiap tindak lanjut didukung data yang akurat.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar tetap transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang intensif antar perangkat daerah agar proses tindak lanjut berjalan lancar. Setiap kendala yang muncul diharapkan dapat segera dilaporkan untuk dicarikan solusi bersama.
Lebih lanjut, gubernur menilai hasil pemeriksaan BPK sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah. Temuan yang ada harus dijadikan bahan evaluasi, khususnya pada aspek pengelolaan aset, belanja daerah, hibah dan bantuan, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang dan jasa.
“Melalui proses ini, kita dapat terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Zainal juga mengajak seluruh jajaran untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan keterbukaan dalam setiap proses pemeriksaan, guna meminimalkan potensi kesalahan di masa mendatang.
Di akhir kegiatan, ia menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI Perwakilan Kaltara atas pelaksanaan audit yang berjalan dengan baik dan penuh profesionalisme.
Pemprov Kaltara berkomitmen menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (dkisp)