TANJUNG SELOR – Pelaksanaan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Utara, khususnya terkait pemerataan informasi kepada masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska, bersama Sekretaris Komisi IV, Ruman Tumbo, menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar di Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gabungan Dinas II, Tanjung Selor, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan sistem baru penerimaan peserta didik pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, yang kini menggantikan skema PPDB.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menyampaikan bahwa SPMB dirancang untuk menghadirkan proses seleksi yang lebih transparan, objektif, dan merata bagi seluruh calon siswa.
Meski demikian, DPRD Kaltara menilai masih diperlukan penguatan dalam penyebarluasan informasi. Tamara Moriska menyoroti kondisi di wilayah perbatasan seperti Nunukan yang dinilai belum sepenuhnya tersentuh sosialisasi secara optimal.
Menurutnya, keterbatasan akses informasi, terutama di daerah terpencil, menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar tidak menimbulkan kesenjangan pemahaman di tengah masyarakat.
“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme baru ini. Sosialisasi harus lebih masif dan menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ruman Tumbo menambahkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk tinggi seperti Tarakan juga membutuhkan pendekatan sosialisasi yang lebih intensif.
Ia menilai, penyampaian informasi secara langsung akan membantu masyarakat memahami mekanisme SPMB secara utuh, sekaligus mendorong terciptanya proses seleksi yang adil dan kompetitif.
“Kita ingin semua calon peserta didik memiliki peluang yang sama. Karena itu, informasi harus benar-benar merata dan mudah diakses,” ujarnya.
DPRD Kaltara menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan inklusivitas di seluruh wilayah Kalimantan Utara.(*)