TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 melakukan inspeksi lapangan ke sejumlah titik pembangunan dan layanan publik di Kota Tarakan, Senin (13/04/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelaksanaan program yang dibiayai melalui APBD berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota Pansus LKPj, H. Yancong, menegaskan bahwa kehadiran DPRD di lapangan bertujuan memastikan tidak ada kesenjangan antara laporan administrasi dengan kondisi sebenarnya.
“Kami ingin memastikan bahwa program yang dilaksanakan tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Jufri Budiman menambahkan, monitoring langsung memungkinkan DPRD mengevaluasi progres pembangunan sekaligus kualitas layanan publik yang diberikan.
“Dengan turun ke lapangan, kami bisa melihat langsung sejauh mana program berjalan dan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, Pansus mengunjungi sejumlah lokasi strategis, seperti RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, serta SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan.
Sementara itu, Dr. Syamsuddin Arfah menegaskan pentingnya pengawasan DPRD dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
“Setiap anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Adi Nata Kusuma juga menyampaikan bahwa hasil monitoring ini akan menjadi bahan penting dalam evaluasi LKPj Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
“Ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan pelaksanaan program bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap seluruh program pembangunan di Kota Tarakan dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(*)