TARAKAN — Sikap terbuka dan humanis ditunjukkan anggota DPRD Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, dalam merespons sorotan publik terkait pemahaman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Ia memilih menjadikan kritik mahasiswa sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan fungsi legislasi.
Sorotan tersebut mencuat pasca aksi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gampar (Gerakan Masyarakat Penggugat Amanat Rakyat) di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Senin (6/4/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai isu, mulai dari pengelolaan anggaran makan minum hingga beasiswa, serta menyinggung pentingnya pemahaman terhadap sistem hukum seperti JDIH.
JDIH sendiri merupakan instrumen strategis dalam dokumentasi, pengelolaan, dan penyebarluasan produk hukum daerah. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam mendukung fungsi legislasi DPRD agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat, transparan, dan mudah diakses publik.
Menanggapi hal itu, Syamsuddin tidak menutup diri. Ia justru mengapresiasi aksi mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan dan kualitas kerja wakil rakyat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa atas aksi yang dilakukan. Ini menjadi masukan penting bagi kami untuk terus belajar, berbenah, dan meningkatkan kapasitas,” ujarnya, Rabu (08/04/2026).
Menurutnya, kritik yang disampaikan secara terbuka merupakan bagian penting dari dinamika demokrasi yang sehat. Ia menilai, peran mahasiswa sebagai kontrol sosial harus dipandang sebagai mitra dalam mendorong perbaikan, bukan sebagai tekanan.
Syamsuddin juga mengakui bahwa pemahaman terhadap aspek regulasi, termasuk JDIH, merupakan hal mendasar yang harus terus diperkuat oleh setiap anggota legislatif. Hal ini penting agar proses penyusunan kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kokoh.
“Kami menyadari bahwa kepercayaan publik harus dijawab dengan kompetensi. Karena itu, peningkatan kapasitas, khususnya dalam memahami regulasi, menjadi komitmen kami ke depan,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai isu yang diangkat mahasiswa, khususnya terkait pengelolaan anggaran, menjadi perhatian serius yang perlu ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, keseimbangan antara penguatan regulasi dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang berkualitas.
Sikap humanis dan terbuka yang ditunjukkan ini pun dinilai sebagai langkah positif dalam memperbaiki citra lembaga legislatif di mata publik. Pendekatan dialogis dan reflektif diyakini mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat, khususnya kalangan akademisi.
Ke depan, masyarakat berharap momentum ini tidak berhenti pada respons semata, tetapi diikuti dengan langkah nyata dalam peningkatan kualitas kinerja DPRD. Penguatan pemahaman terhadap JDIH dan aspek legislasi lainnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan demikian, dinamika antara mahasiswa dan wakil rakyat dapat terus terjaga sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat—di mana kritik menjadi jembatan menuju perbaikan, dan keterbukaan menjadi fondasi kepercayaan publik.(*ma)