TANJUNG SELOR – Pengembangan budaya literasi di Kalimantan Utara (Kaltara) membutuhkan dukungan anggaran yang memadai serta sistem evaluasi yang terukur. Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah buku yang tersedia atau pembangunan perpustakaan, tetapi harus berdampak langsung terhadap peningkatan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., menegaskan pentingnya memastikan kebijakan pengembangan perbukuan dan budaya literasi memiliki arah pelaksanaan yang jelas setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Menurutnya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi harus menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program yang berkelanjutan, termasuk memastikan dukungan pembiayaan melalui perencanaan dan penganggaran daerah.
“Program literasi mesti didukung perencanaan anggaran yang jelas. Pembiayaannya juga harus disertai ukuran kinerja, sehingga pemerintah bisa melihat sejauh mana program berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Syamsuddin menjelaskan, evaluasi program literasi perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pengadaan buku maupun pembangunan fasilitas perpustakaan, tetapi juga harus memastikan bahan bacaan sesuai kebutuhan masyarakat dan layanan perpustakaan dapat menjangkau wilayah pelosok.
Selain itu, aktivitas membaca di sekolah dan lingkungan masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Termasuk peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pendidik sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem literasi yang lebih kuat.
“Ukuran keberhasilan harus terlihat dari kondisi di lapangan. Apakah buku tersedia sesuai kebutuhan, apakah layanan menjangkau masyarakat, apakah kegiatan membaca berjalan, dan apakah kemampuan literasi anak mengalami peningkatan. Hal-hal seperti itu yang perlu dievaluasi,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dinas yang membidangi pendidikan, perpustakaan, kebudayaan, serta komunikasi dan informatika perlu memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Menurutnya, pengembangan literasi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, upaya tersebut mencakup penyediaan bahan bacaan, penguatan perpustakaan, pembinaan komunitas membaca hingga pengembangan literasi digital.
“Setiap perangkat daerah memiliki tugas yang berkaitan dengan pengembangan literasi. Pembagian peran dan koordinasi harus jelas agar program saling mendukung. Regulasi ini diharapkan menjadi payung kerja bersama, bukan justru menambah sekat birokrasi,” ungkapnya.
Syamsuddin menambahkan, pemerintah kabupaten dan kota juga perlu dilibatkan dalam implementasi kebijakan tersebut. Penyesuaian program berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah dinilai penting agar layanan literasi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Di sisi lain, DPRD Kaltara akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan regulasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen hukum. Pelaksanaannya harus dapat dirasakan melalui kegiatan nyata di sekolah, perpustakaan, desa, komunitas hingga lingkungan keluarga.
Pansus IV juga merekomendasikan penyusunan aturan pelaksanaan, penyesuaian program dan anggaran, pembagian tanggung jawab antarperangkat daerah, serta evaluasi berkala berbasis data.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengembangan perbukuan dan budaya literasi benar-benar dirasakan masyarakat. Ukurannya bukan berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi bagaimana program itu hadir di sekolah, perpustakaan, desa, komunitas, dan keluarga,” tutupnya.














Leave a Reply
View Comments