TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara memasuki tahap akhir. Terbitnya hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi langkah penting sebelum Ranperda tersebut dibawa ke rapat paripurna.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan hasil fasilitasi Kemendagri telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti melalui pembahasan internal Pansus.
Menurutnya, terdapat sejumlah catatan penyempurnaan yang perlu dicermati, baik dari sisi substansi maupun redaksional, agar Ranperda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.
Nasir menjelaskan, setelah pembahasan internal, Pansus II akan menyampaikan hasilnya dalam rapat gabungan komisi untuk memperoleh masukan dari seluruh anggota DPRD.
Ia berharap seluruh proses dapat diselesaikan sesuai target sehingga Ranperda tersebut dapat dibawa ke rapat paripurna pada 29 November 2026, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Ranperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama,” katanya.
Nasir menegaskan, penyelesaian Ranperda tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam menghadirkan regulasi yang mendukung penguatan koperasi dan usaha kecil di Kalimantan Utara.














Leave a Reply
View Comments