TANJUNG SELOR – Pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara) perlu memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Kawasan perbatasan, kepulauan hingga pedalaman dinilai membutuhkan perhatian khusus agar tidak tertinggal dalam mendapatkan akses infrastruktur dasar.
Anggota DPRD Kaltara, Rismanto, menegaskan pembangunan daerah tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan atau wilayah yang mudah dijangkau. Pemerintah perlu memastikan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik hingga Krayan, turut merasakan manfaat pembangunan.
Menurut Rismanto, persoalan akses jalan dan jembatan masih menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat ketika dirinya melaksanakan kegiatan reses. Infrastruktur tersebut bukan sekadar fasilitas penghubung, tetapi juga menjadi penunjang aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari warga.
“Bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman, jalan dan jembatan merupakan kebutuhan mendasar. Ini berkaitan dengan mobilitas masyarakat, akses pelayanan publik, serta kelancaran distribusi hasil pertanian dan perikanan,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Ia mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dengan demikian, program pembangunan yang direncanakan pemerintah dapat lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Rismanto juga mengingatkan agar penentuan prioritas pembangunan tidak hanya mempertimbangkan jumlah proyek yang dapat direalisasikan, tetapi juga dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurutnya, wilayah dengan tantangan geografis seperti perbatasan, kepulauan dan pedalaman membutuhkan pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.
“Harapan masyarakat yang disampaikan saat reses harus menjadi perhatian. Kita ingin pembangunan Kaltara berjalan merata, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan juga mendapatkan akses infrastruktur yang layak,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah melalui OPD terkait dapat memperkuat perencanaan pembangunan, sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah. (*)














Leave a Reply
View Comments