Komisi II Minta Bapenda Gali Potensi PAD Kaltara

Anggota Komisi II DPRD Kaltara Muhammad Nasir

TANJUNG SELOR – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperluas upaya penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., Rabu (18/11/2026) mengatakan pemerintah provinsi perlu mengoptimalkan berbagai sektor yang memiliki potensi penerimaan, terutama dari aktivitas ekonomi berskala besar.

Menurutnya, peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan sumber penerimaan yang selama ini sudah berjalan. Diperlukan inovasi, pembaruan data, serta pengawasan agar potensi pendapatan dapat dikelola secara maksimal.

Ia mengapresiasi sejumlah terobosan Bapenda Kaltara, termasuk inovasi Bakti Benuanta yang menjadi salah satu upaya memperluas basis penerimaan pajak daerah.

Namun, Nasir berharap perhatian juga diberikan terhadap sektor lain, seperti Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat.

“Masih banyak potensi yang perlu kita optimalkan. Pemerintah harus lebih aktif melakukan pendataan dan memastikan aktivitas ekonomi yang memenuhi ketentuan ikut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.

Nasir juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, termasuk dengan organisasi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota, untuk memperkuat pengawasan serta validasi data wajib pajak.

Menurutnya, pendataan yang akurat akan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi penerimaan sekaligus mengurangi risiko kebocoran pendapatan.

Selain itu, ia meminta optimalisasi PAD dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, sementara masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan. Prinsip keadilan harus menjadi bagian dari kebijakan peningkatan PAD,” katanya.

Nasir berharap penguatan PAD dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah provinsi untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.