TARAKAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas pemenuhan hak warga binaan melalui program asimilasi, integrasi, hingga izin luar biasa untuk kepentingan pengobatan medis.
Kegiatan yang berlangsung di ruang kunjungan serbaguna, Rabu (11/11/2026), tersebut diikuti puluhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sidang dipimpin Ketua Tim TPP bersama anggota, serta melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Tarakan.
Sidang juga dihadiri keluarga warga binaan dan jajaran bidang pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur secara daring.
Dalam agenda tersebut, terdapat tiga usulan yang dibahas. Rinciannya, 10 orang warga binaan untuk program asimilasi dalam dan luar tembok, 39 orang untuk program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB), serta 46 orang untuk mendapatkan Izin Luar Biasa (ILB) guna menjalani pengobatan medis.
Sekretaris TPP Lapas Kelas IIA Tarakan, Awaluddin, menjelaskan sidang TPP merupakan salah satu tahapan penting dalam memastikan pelaksanaan program pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, proses tersebut tidak hanya melibatkan petugas pemasyarakatan, tetapi juga Kanwil Ditjenpas, pembimbing kemasyarakatan, warga binaan hingga masyarakat, khususnya pihak keluarga.
“Agenda Sidang TPP hari ini adalah pembahasan terkait rencana program asimilasi, integrasi dan ILB yang salah satu syarat terpenuhinya program tersebut adalah Sidang TPP. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh program pembinaan dapat berjalan profesional, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Awaluddin.
Ia menambahkan, keterlibatan keluarga dalam sidang menjadi bagian dari keterbukaan proses pemenuhan hak narapidana. Keluarga diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung tahapan dan mekanisme yang dijalankan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk transparansi penyelenggaraan pemasyarakatan, sehingga proses pengusulan program bagi warga binaan dapat dipahami oleh pihak keluarga.
Pelaksanaan Sidang TPP sendiri mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-38.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Tim Pengamat Pemasyarakatan.
Dalam ketentuan tersebut, TPP memiliki tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan terkait tahapan, program serta evaluasi pembinaan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.
Melalui sidang ini, Lapas Kelas IIA Tarakan berharap seluruh proses pengusulan asimilasi, integrasi dan izin luar biasa dapat terlaksana secara tertib, objektif dan sesuai persyaratan yang berlaku.
Dengan demikian, pemenuhan hak warga binaan tidak hanya menjadi bagian dari proses administratif, tetapi juga mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pembinaan.














Leave a Reply
View Comments