TANJUNG SELOR – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun arah pembangunan tahun 2027. DPRD Kaltara meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan belanja agar program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan kondisi fiskal yang terbatas harus direspons dengan perencanaan anggaran yang matang dan terukur. Setiap program, kata dia, perlu dipertimbangkan berdasarkan tingkat kebutuhan serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
“Pemerintah harus mampu menentukan program berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat,” kata Nasir, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur harus tetap mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran.
“Keterbatasan anggaran harus disikapi dengan menentukan skala prioritas. Program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” ungkapnya.
Selain menentukan arah belanja, Nasir juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Anggaran yang telah disepakati, menurutnya, harus digunakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
“Saya meminta agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan,” ujarnya.
Nasir mengatakan DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan hasil dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas justru menuntut adanya kerja sama yang lebih kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pembangunan daerah,” pungkasnya.
DPRD Kaltara berharap penyusunan anggaran tahun 2027 dapat menjadi momentum untuk memperkuat efektivitas belanja daerah. Dengan penetapan prioritas yang tepat dan pengawasan yang berjalan optimal, keterbatasan fiskal diharapkan tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar maupun keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Utara.














Leave a Reply
View Comments