TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami keterbatasan berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan dan realisasi aspirasi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu saat menggelar reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Syamsuddin mengatakan, kondisi anggaran yang terbatas tidak hanya dialami Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga dirasakan oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya APBD Kaltara berada pada kisaran Rp3 triliun hingga Rp3,9 triliun. Namun, kemampuan anggaran daerah mengalami penurunan cukup signifikan.
“Memang dalam kondisi dua tahun ini, sejak 2025 ke 2026, anggaran untuk Kalimantan Utara ini lagi tidak baik-baik saja. Ini bukan hanya di provinsi, tapi di lima kabupaten kota,” ujar Syamsuddin.
Ia mengatakan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan. Sejumlah kegiatan pembangunan, termasuk pekerjaan fisik, tidak dapat berjalan secara maksimal.
Kondisi tersebut, lanjut Syamsuddin, juga menjadi salah satu alasan sejumlah usulan masyarakat belum dapat direalisasikan.
“Kalau ada yang sempat bertanya kenapa usulannya tidak jalan, memang kondisinya tidak bisa berjalan karena kemampuan anggaran kita sangat terbatas,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam situasi anggaran yang terbatas, pemerintah provinsi harus memprioritaskan program sesuai kewenangannya serta kebutuhan belanja rutin.
Meski demikian, Syamsuddin menegaskan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses tetap akan dihimpun dan diperjuangkan melalui program pemerintah yang sesuai dengan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara.
Ia berharap masyarakat dapat memahami kondisi fiskal daerah saat ini, sembari berharap kemampuan keuangan daerah ke depan dapat kembali membaik sehingga program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih optimal.(*)