TERAKAN – Kalimantan Utara mampu menjaga laju inflasi di tengah tantangan pasokan dan distribusi pangan yang masih membayangi wilayah perbatasan tersebut. Pada Oktober 2026, inflasi tahunan Kaltara tercatat sebesar 2,68 persen, lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional yang mencapai 3,23 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengatakan capaian tersebut mencerminkan kondisi harga yang relatif stabil. Inflasi Kaltara juga masih berada dalam rentang sasaran pemerintah.
“Kalau kita lihat data BPS yang dirilis, angka inflasi kita berada di level 2,68 persen. Angka ini relatif stabil dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” kata Agus dalam Pertemuan Media, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, stabilitas inflasi di Kaltara tidak terlepas dari koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, hingga memperkuat komunikasi dalam mengantisipasi gejolak harga.
Tantangan Kaltara, kata Agus, tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis daerah. Sejumlah kebutuhan pokok masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah sehingga gangguan distribusi berpotensi langsung memengaruhi harga di pasar.
Meski demikian, secara agregat pengendalian inflasi masih berjalan dengan baik.
Sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, tomat, jagung manis dan kol putih menjadi perhatian karena memiliki kontribusi terhadap pergerakan harga di daerah.
Bank Indonesia kini juga mulai mengantisipasi potensi tekanan inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Berdasarkan catatan historis, peningkatan permintaan masyarakat pada Desember berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah barang dan jasa.
Selain peningkatan permintaan, faktor cuaca juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi produksi maupun kelancaran distribusi bahan pangan.
“Kami bersama pemerintah provinsi dan OPD terkait sudah menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan, terutama dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru,” ujar Agus.
Penguatan koordinasi TPID diharapkan dapat menjaga pasokan pangan dan stabilitas harga hingga akhir tahun. Dengan inflasi yang masih lebih rendah dari rata-rata nasional, Kaltara memiliki modal positif untuk menghadapi momentum peningkatan konsumsi masyarakat pada periode Nataru.
Tantangan berikutnya adalah memastikan stabilitas tersebut tidak hanya bertahan secara angka, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan akses distribusi yang terbatas.(*)