TARAKAN – Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, S.Pd., M.M., menggerakkan jajaran pengurus di tingkat kabupaten untuk mengambil peran aktif dalam mendukung program strategis Presiden di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Penegasan itu disampaikan Jufri setelah DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Nunukan dan Malinau resmi dilantik, Sabtu (11/7/2026).
Jufri menilai, terbentuknya kepengurusan di empat kabupaten tersebut harus diikuti dengan langkah nyata. Setiap DPD diminta segera menyusun dan menjalankan program kerja sesuai potensi serta kebutuhan petani di wilayah masing-masing.
“Setelah dilantik, saya mengingatkan agar seluruh ketua DPD segera menjalankan program kerja di wilayah masing-masing dan mendukung program kerja Presiden,” tegas Jufri Budiman.
Menurutnya, Tani Merdeka harus mampu menjadi bagian dari kekuatan besar dalam membangun sektor pertanian di Kalimantan Utara. Apalagi, daerah perbatasan memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mendukung target ketahanan pangan nasional.
Karena itu, Jufri meminta pengurus tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi. Kehadiran Tani Merdeka harus benar-benar dirasakan petani, mulai dari pendampingan hingga membantu menyuarakan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Ia juga mendorong pengurus DPD membangun sinergi dengan pemerintah daerah, instansi pertanian dan kelompok tani. Kolaborasi dinilai menjadi kunci agar program pertanian berjalan efektif dan memberi manfaat langsung kepada petani.
Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, turut memberikan pesan tegas kepada seluruh kader. Ia mengingatkan pelantikan bukan akhir dari proses organisasi, melainkan awal tanggung jawab untuk bekerja.
“Di saat Anda tidak bergerak, setelah dilantik hanya duduk bersantai di kantor tanpa berbuat apa-apa, swasembada pangan di Kalimantan Utara tidak akan terwujud,” tegas Don Muzakir.
Don juga meminta kader mengawal distribusi bantuan pertanian, baik alat dan mesin pertanian maupun benih, agar tepat sasaran serta bebas dari praktik pungutan liar.
Dengan penguatan struktur organisasi di empat kabupaten, Tani Merdeka Indonesia Kaltara diharapkan mampu menjadi mitra strategis petani dan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya ketahanan serta swasembada pangan. (**)