JAKARTA – Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Dari rapat koordinasi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (6/6), lahir dua strategi utama yang diharapkan mampu memperkuat kepercayaan pasar sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyelarasan langkah antara otoritas fiskal dan moneter dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berkembang.
“Alhamdulillah, hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan,” ujar Dasco usai rapat.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, fokus utama koordinasi saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan BI menyepakati dua langkah strategis.
Strategi pertama adalah meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik melalui optimalisasi imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini bertujuan mendorong masuknya modal asing ke pasar keuangan Indonesia sekaligus memperkuat pasokan valuta asing di dalam negeri.
Menurut Perry, strategi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah meningkatnya imbal hasil surat utang global yang berpotensi memicu arus modal keluar dari negara berkembang.
Data menunjukkan langkah tersebut mulai membuahkan hasil. Hingga 3 Juni 2026, SRBI mencatat arus modal asing bersih sebesar Rp99,9 triliun. Sementara SBN yang sebelumnya mengalami tekanan berhasil membukukan net inflow Rp70,1 triliun sejak awal April hingga awal Juni 2026.
“Fiskal dan moneter sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil agar arus modal masuk semakin besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Perry.
Strategi kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang lebih terkoordinasi dengan kebijakan moneter BI, sehingga kebutuhan likuiditas perbankan tetap terjaga tanpa mengganggu stabilitas pasar keuangan.
Perry menegaskan koordinasi erat antara pemerintah dan bank sentral akan terus diperkuat guna merespons perkembangan ekonomi global maupun domestik secara cepat dan terukur.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai sinergi fiskal dan moneter yang semakin solid akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, kebijakan yang berjalan searah akan memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia.
“Kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, maka kepercayaan pasar terhadap nilai rupiah akan semakin kuat,” ujar Purbaya.
Pemerintah optimistis penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter tidak hanya menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. (*)