TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 harus berjalan transparan, adil dan tidak lagi menimbulkan polemik di masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltara bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara terkait pembahasan SPMB jenjang SLB, SMA dan SMK Tahun Ajaran 2026/2027.
Menurut Syamsuddin, evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan siswa tahun sebelumnya menjadi langkah penting agar berbagai persoalan yang pernah muncul tidak kembali terjadi.
“Kami ingin pelaksanaan SPMB tahun ini lebih baik. Persoalan-persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terulang kembali,” ujarnya.
Ia menilai setiap daerah di Kaltara memiliki tantangan berbeda dalam pelaksanaan penerimaan murid baru. Karena itu, diperlukan pemetaan persoalan atau mapping problem secara detail agar solusi yang disiapkan lebih tepat sasaran.
“Karakteristik tiap daerah berbeda, begitu juga kondisi sekolahnya. Ini yang harus dipetakan sejak awal supaya pelaksanaan SPMB bisa berjalan tertib dan masyarakat tidak dirugikan,” katanya.
Syamsuddin juga menyoroti penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang mulai diterapkan pada SPMB tahun 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut harus disosialisasikan secara maksimal agar dipahami oleh siswa maupun orang tua.
“Jangan sampai ada kebingungan di masyarakat. Semua mekanisme harus disampaikan secara terbuka dan jelas,” tegasnya.
Selain itu, ia mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara yang membangun sistem SPMB bersama Diskominfo dan instansi terkait guna memperkuat validasi data.
“Digitalisasi sistem ini penting untuk meminimalisir kesalahan data dan memastikan proses penerimaan lebih transparan,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Kaltara berharap melalui koordinasi yang matang antara pemerintah daerah, sekolah dan DPRD, pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat berlangsung lancar serta memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh pelajar di Kalimantan Utara. (**)