TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat komitmen penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor yang dimulai dari tahap perencanaan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting Tahun 2026 yang digelar di Gedung Gadis, Rabu (8/4).
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyebutkan, Kaltara menargetkan prevalensi stunting sebesar 11,4 persen pada tahun 2029, lebih rendah dibanding target nasional 14,2 persen. Target tersebut dinilai realistis jika didukung kerja bersama dan perencanaan yang tepat.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi kuat lintas sektor agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif,” ujarnya.
Ingkong menekankan pentingnya pendekatan berbasis siklus kehidupan, mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Selain itu, aspek sanitasi dan lingkungan sehat juga menjadi faktor penentu dalam menekan angka stunting.
Ia juga mengingatkan bahwa selama ini masih terdapat tantangan dalam hal integrasi data dan sinkronisasi program. Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta menggunakan data yang akurat dengan pendekatan by name by address.
“Perencanaan harus jelas dan terukur. Tidak boleh ada program yang tidak memiliki sasaran pasti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ingkong menyoroti pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan sebagai kewajiban dasar pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Peran aktif masyarakat juga dinilai sangat penting. ASN yang memiliki balita diimbau rutin membawa anak ke Posyandu, sementara perusahaan diminta mendukung akses layanan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar.
Melalui Pra Musrenbang ini, Pemprov Kaltara berharap seluruh pihak dapat menyatukan komitmen dalam mempercepat penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Ini bukan sekadar program, tetapi tanggung jawab bersama untuk masa depan generasi Kaltara,” tutup Ingkong.(*)