TANJUNG SELOR – Kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian, ke Kalimantan Utara diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., menyambut kedatangan Mendagri di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Selasa (6/10/2026). Penyambutan tersebut turut dihadiri Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Ingkong Ala, Bupati Bulungan Syarwani, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.
Bagi Kaltara, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk kembali menyoroti berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan, terutama menyangkut infrastruktur, konektivitas antarwilayah, dan pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menilai, perhatian pemerintah pusat sangat diperlukan agar pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih merata. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan berhak mendapatkan akses infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai sebagaimana masyarakat di wilayah lainnya.
“Kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama. Pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari sisi wilayah terluar negara, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan masyarakat yang setiap hari tinggal dan beraktivitas di sana,” ujar Achmad Djufrie.
Ia menegaskan, persoalan akses jalan, konektivitas transportasi, serta ketersediaan pelayanan dasar perlu menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan perbatasan. Infrastruktur yang memadai akan membantu memperlancar mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan di kawasan perbatasan bukan semata-mata persoalan fisik, melainkan juga berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.
Kunjungan Mendagri ke Kaltara merupakan bagian dari agenda kerja di sejumlah wilayah perbatasan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Tito Karnavian dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi di Kabupaten Malinau dan meninjau langsung kondisi kawasan perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Achmad Djufrie berharap, agenda tersebut dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan sehingga kebutuhan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami berharap kunjungan ini tidak berhenti pada peninjauan dan koordinasi, tetapi juga dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong langkah konkret dalam menjawab kebutuhan masyarakat perbatasan,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltara, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan selaras, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Kaltara memiliki perhatian terhadap pemerataan pembangunan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah provinsi, termasuk daerah yang memiliki tantangan geografis seperti Krayan.
Pada malam harinya, Achmad Djufrie turut menghadiri acara ramah tamah bersama Mendagri yang dihadiri Gubernur Kaltara dan jajaran Forkopimda.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan Kalimantan Utara, khususnya di kawasan perbatasan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.