TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Tamara Moriska, S.H., M.H., mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Kalimantan Utara melalui keterbukaan, partisipasi masyarakat dan penguatan respons pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Hal tersebut disampaikan Tamara saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (19/8/2026).
Menurut Tamara, penilaian IKD tidak semestinya hanya dipandang sebagai proses pengukuran angka atau capaian indikator. Lebih dari itu, hasil penilaian harus mampu menggambarkan kondisi demokrasi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Demokrasi yang berkualitas bukan hanya tentang proses politik. Keterbukaan, partisipasi masyarakat, pemenuhan hak-hak warga dan respons lembaga publik terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian penting,” ujar Tamara.
Ia menilai keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam FGD menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai perkembangan demokrasi di Kaltara.
DPRD, pemerintah daerah, masyarakat dan elemen lainnya, kata Tamara, memiliki peran yang saling berkaitan dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah semakin terbuka. Aspirasi masyarakat juga harus mendapatkan ruang untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.
“Semakin banyak masyarakat yang terlibat dan semakin terbuka ruang untuk menyampaikan aspirasi, tentu akan semakin baik bagi kualitas demokrasi kita,” katanya.
Tamara berharap hasil penilaian IKD dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak. Data dan masukan yang diperoleh melalui FGD diharapkan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.
Menurutnya, pembangunan demokrasi harus berjalan seiring dengan pembangunan daerah. Kebijakan yang transparan, inklusif dan responsif akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.
Melalui forum tersebut, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong demokrasi yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi.
(HMS)