TARAKAN – Plt. Wali Kota Tarakan, Ibnu Said Is, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Reviu Kebijakan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Layanan Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan PMK Kota Tarakan Tahun 2026” yang digelar di Ruang Imbaya, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tarakan dalam memperkuat sistem pelayanan publik, khususnya pada sektor penanggulangan kebakaran dan kesiapsiagaan bencana.
Dalam sambutannya, Plt. Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan atas inisiatif pelaksanaan forum tersebut sebagai langkah evaluasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tingginya potensi kejadian kebakaran di wilayah Kota Tarakan, baik di kawasan permukiman, fasilitas umum, tempat usaha, hingga area lahan gambut, harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Kebakaran tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya sistem layanan pemadam kebakaran yang lebih responsif, terstandar, dan terintegrasi, termasuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan keadaan darurat.
Reviu standar pelayanan dan SOP, lanjutnya, merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif, dan profesional sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi kebakaran, mulai dari deteksi dini, pencegahan, hingga kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.
Pemerintah Kota Tarakan juga mendorong optimalisasi sumber daya, penguatan latihan gabungan, serta sistem komando terpadu agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.
Ia berharap forum ini menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat diterapkan, bukan sekadar menjadi kegiatan formalitas, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan masyarakat.(*)