TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Gedung Gadis, Kamis (9/4).
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi momentum penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang terukur, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyusun prioritas pembangunan yang selaras dengan kebutuhan daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Dalam paparannya, Zainal menekankan tiga pilar utama pembangunan tahun 2027, yakni pemerataan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan ekonomi daerah yang memiliki nilai tambah.
Ia menjelaskan, pemerataan pembangunan akan difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas, khususnya di wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.
Di sektor ekonomi, Pemprov Kaltara mendorong pengembangan potensi ekonomi hijau dan biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan.
“Pengelolaan sumber daya alam harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, peningkatan kualitas SDM diarahkan pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial guna menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat tata kelola pemerintahan, kapasitas fiskal daerah, serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Zainal berharap, melalui Musrenbang RKPD ini, seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi aktif memberikan masukan konstruktif demi menyempurnakan perencanaan pembangunan.
“Kita ingin memastikan setiap program yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, serta unsur pemerintah pusat, perangkat daerah, dan Forkopimda.
Melalui forum ini, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya dalam membangun daerah secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. (*)