SEBATIK – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Malaysia hingga mencapai Rp22 ribu per botol, bahkan sempat menyentuh Rp25 ribu, memicu tekanan serius bagi masyarakat di wilayah perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya pasokan BBM dari Indonesia. Dalam sepekan terakhir, sejumlah SPBU, APMS, dan Pertashop di Sebatik dilaporkan tutup sementara akibat kehabisan stok, tepat di saat kebutuhan masyarakat meningkat.
Saharuddin, warga Sebatik, menegaskan bahwa situasi di lapangan sebenarnya tidak sepenuhnya aman. Masyarakat hanya bertahan karena masih ada BBM yang bisa dibeli, meskipun dengan harga tinggi atau dua kali lipat dari harga awal.
“Aman saja, yang penting ada barangnya. Tapi sekarang harganya sudah Rp22 ribu, bahkan sempat Rp25 ribu per botol,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Ia menyebut, BBM Malaysia yang beredar memiliki kualitas setara Pertamax, namun lonjakan harga membuat beban masyarakat semakin berat. Di sisi lain, kekosongan BBM Indonesia justru terjadi saat warga mulai kembali mencari pasokan dalam negeri.
“BBM Indonesia lagi kurang, bahkan sempat kosong. SPBU, APMS, dan Pertashop tutup dalam beberapa hari terakhir karena stok habis,” tegasnya.
Kondisi ini memaksa masyarakat tidak memiliki pilihan selain membeli BBM Malaysia dengan harga tinggi. Aktivitas sehari-hari tetap harus berjalan, meskipun biaya operasional meningkat tajam.
“Terpaksa beli, daripada tidak bisa jalan,” katanya.
Situasi ini menunjukkan lemahnya distribusi energi di wilayah perbatasan. Ketergantungan terhadap BBM dari luar negeri kembali terjadi ketika pasokan dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengelola APMS di Sebatik dikabarkan telah mengajukan permintaan penambahan kuota BBM kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan. Langkah ini dinilai mendesak untuk segera direalisasikan guna mengatasi kelangkaan serta menekan lonjakan harga di tingkat masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah tidak lambat merespons kondisi ini. Penambahan kuota dan kelancaran distribusi BBM menjadi kebutuhan mendesak agar SPBU, APMS, dan Pertashop dapat kembali beroperasi normal.
Jika tidak segera ditangani, persoalan ini berpotensi terus berulang dan semakin membebani warga perbatasan yang selama ini berada di garis depan namun kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. (*ma)