NUNUKAN – Bupati Irwan Sabri menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Jumat (27/3/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.
Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada 2025 ditargetkan sebesar Rp1,89 triliun, dengan realisasi mencapai Rp1,72 triliun atau 91,09 persen. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,77 triliun dari target Rp2,1 triliun atau 82,50 persen.
Di sisi lain, pembiayaan daerah tercatat terealisasi 100 persen atau sebesar Rp259 miliar.
Untuk indikator pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 69,87 atau mendekati target. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan menjadi 5,27 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,38 persen.
Namun, pertumbuhan ekonomi daerah masih berada di angka 4,82 persen, di bawah target 5,5 persen.
Bupati turut menyoroti capaian program prioritas daerah yang sebagian besar terealisasi optimal, di antaranya pembangunan jalan usaha tani sepanjang 142,6 kilometer, penyediaan rumah layak huni sebanyak 232 unit, serta program beasiswa yang melampaui target.
Selain itu, pemerataan akses internet melalui program digitalisasi pendidikan di wilayah terpencil juga telah terealisasi penuh.
Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah melakukan penguatan layanan melalui penambahan tenaga dokter spesialis dan peningkatan fasilitas rumah sakit.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga mencatat berbagai penghargaan, termasuk predikat tinggi dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, seperti keterbatasan anggaran dan kondisi geografis wilayah.
“Kami menyadari masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari DPRD untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, guna mendorong peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Nunukan pada tahun-tahun mendatang. (*ma)