NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos., menyebut Kabupaten Nunukan kerap dijadikan tempat “belanja masalah” dalam isu Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini disampaikannya usai menghadiri kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan serta pelatihan konten kreator untuk PMI di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (3/6/2025).
Acara yang berlangsung di lantai 5 kantor Bupati ini digelar oleh Bank Indonesia dan BP3MI Kalimantan Utara, dan akan berjalan selama tiga hari, dari 3 sampai 5 Juni 2025.
Dihadiri Wakil Menteri Pelindungan PMI, Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. Dalam sambutannya, Wabup Hermanus menyoroti peran strategis Nunukan sebagai jalur perlintasan utama PMI, baik yang resmi maupun ilegal. Namun, ia menekankan bahwa banyak persoalan sosial akibat deportasi PMI justru ditanggung oleh Pemkab Nunukan.
“Setiap tahun, rata-rata ada 3.000 PMI lewat jalur resmi di Nunukan. Belum lagi yang tidak terdata dan tanpa dokumen. Tapi karena mereka bukan warga lokal, kami sering tak punya kewenangan untuk bertindak saat terjadi masalah,” jelasnya.
Hermanus mengusulkan agar pemerintah pusat segera menyusun rencana induk perlindungan PMI yang bersifat tahunan dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah.
“Kami berharap ada kebijakan yang jelas dan menyeluruh, khususnya untuk jalur Nunukan. Dari hulu ke hilir, supaya penanganan PMI ini bisa lebih tertata,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sejak Kabupaten Nunukan berdiri sekitar 25 tahun lalu, masalah PMI selalu menjadi tantangan utama. Apalagi sebagai daerah perbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, arus keluar-masuk PMI terus terjadi setiap waktu.
“Kami dari Pemkab Nunukan siap terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Tapi kami juga ingin ada perhatian khusus. Jangan Nunukan terus yang harus menanggung dampaknya,” ujar Hermanus.
Wabup Hermanus mengapresiasi kunjungan Wakil Menteri Christina Aryani ke Nunukan sebagai bentuk dukungan nyata dari pusat.
“Kami sangat berterima kasih, ini jadi semangat bagi kami. Nunukan siap jadi mitra strategis dalam perlindungan PMI ke depan,” tutupnya. (dv)