SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) atas partisipatif pelayanan publik berbasis HAM.
Penghargaan ini disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai dalam acara Rangkaian hari HAM sedunia ke 76 tahun, Jakarta Timur, Selasa 10 Desember 2024. Diantaranya selain pelayanan publik berbasis HAM, ada penghargaan implementasi bisnis berbasis HAM, serta launching indeks hak asasi manusia Indonesia
Penghargaan yang diperoleh Pemkab Nunukan tersebut ternyata harus melalui penilaian yang cukup panjang dengan 120 indikator, sebagaimana yang disampaikan Kepala Bidang HAM dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM KaltimTara, Dr. hj. Umi Laili, S.H, M.H.
“Banyak sekali data yang harus dikumpulkan jadi ini adalah perjuangan panjang karena menyangkut hak-hak masyarakat dari segala macam sektor. Disana harus mengisi 120 indikator bagaimana hak atas kesehatan dilaksanakan, bagaimana hak pendidikan dilaksanakan termasuk hak lingkungan hidup, air yang bersih dan lain sebaginnya” ujarnya kepada media saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/12/2024).
“Memang setelah kami kumpulkan datanya maka kabupaten Nunukan ini menjadi salah satu kabupaten yang dinyatakan layak sebagai Kabupaten yang peduli HAM dan ini atas kerja keras pemerintah daerah mudah-mudahan dengan predikat sebagai kabupaten yang peduli HAM” tambah Umi Laili.
Ia pun mengharapkan perhargaan yang diraih bisa terus dipertahankan dan penghormatan HAM benar-benar dilaksanakan.
. “Pada Kesempatan ini saya selaku kepala Bidang HAM menyampaikan selamat kepada Kabupaten Nunukan yang telah meraih predikat sebagai Kabupaten peduli HAM, diharapkan ini tidak hanya sebagai seremonial mendapatkan penghargaan dari menteri Hak Asasi Manusia, tetapi benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pemenuhan perlindungan maupun penghormatan HAM benar-benar dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan predikat sebagai Kabupaten Peduli HAM ini Kabupaten Nunukan bisa mempertahankan dan bisa melaksanakan memberikan pemenuhan terkait hak-hak bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan” tuturnya.
Sementara terkait dengan hal kecil ketika nanti masih ada indikasi pelanggaran HAM, Umi menyatakan Pemkab Nunukan segera melakukan aksi dan tindakan.
“Karena Nunukan sudah meraih predikat sebagai Kabupaten peduli HAM, bila dikemudian hari menemukan indikasi pelanggaran HAM, segera mendata dan kemudian menyiapkan anggarannya, kemudian memfasilitasi untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di yang terjadi” ucapnya.
Pada kesempatan ini Umi juga menjelaskan Kemenkumham juga memiliki program yang bersinergi dengan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Ranham) yang harus dijalankan di setiap daerah, seperti perhatian kepada disabilitas.
“Dan yang sangat penting lagi, kita ada program kota peduli HAM dan bersinergi juga dengan Ranham (Rencana Aksi Hak Asasi Manusia) jadi ketika dinilai KKP HAMnya juga harus sejalan dengan Ranham sesuai dengan Perpres 53 tahun 2021 bahwa disana yang menjadi prioritas adalah Hak tentang anak, hak tentang wanita, hak masyarakat adat dan hak tentang disabilitas. Untuk disabilitasnya bagaimana terkait dengan pelayanan publiknya apakah sudah peduli dengan hak disabilitas termasuk hak mendapatkan kesejahteraan sebagaimana dimuat dalam undang-undang tentang disabilitas, dimana disana ada keterlibatan disabilitas untuk mendapatkan akses pekerjaan yang layak di sana ada 2 persen untuk terlibat di sektor pemerintahan, dan sektor swasta minimal 1 persen, mudah-mudahan dengan predikat kabupaten peduli HAM ini nanti juga ketika membuka lapangan pekerjaan baik itu di sektor ASN maupun di swasta tetap diberikan formasi untuk saudara-saudara kita yang disabilitas dengan sarana dan prasarana yang lengkap misalnya guiding bloknya, kursi roda, komputer khususnya, dan sebagainnya” imbuhnya.
Sementara melalui halaman FB Pemkab Nunukan, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengucap syukur kehadirat Tuhan atas semua yang telah dicapainya, di penghujung jabatannya selaku Bupati Nunukan masih mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hak Asasi Manusia atas partisipatif pelayanan publik berbasis HAM.
” Penghargaan ini merupakan yang ke 3 kalinya didapatkan Kabupaten Nunukan, jadi penghargaan ini merupakan dukungan dan semangat kita di wilayah perbatasan agar bagaimana HAM ini selalu jadi prioritas perhatian kita,” Ujarnya.
Bupati Laura juga mengucapkan terimakasih para kepala OPD yang terkait yang turut memberikan perhatiannya kepada hal hal yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.
” Alhamdulillah kita salah satu Kabupaten di wilayah Kalimantan Utara, mendapatkan penghargaan tersebut, yang diterima langsung oleh Bapak Gubernur,” ungkapnya. (*)