NUNUKAN – Keluhan pelayan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat Menyampaikan pemandangan umum fraksi Terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024, Jumat (02/08/2024).
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Inah Anggraini mengatakan, terkait dengan problem yang terjadi di rumah sakit Daerah nunukan, meminta kepada pemerintah melalui Dinas kesehatan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan merubah manajemen RSUD.
“Kami menyarankan agar Pj Direktur RSUD Nunukan Meroling semua kasir dan staf bendahara yang ada di RSUD nunukan”,ujarnya.
Terkait ketersedian obat, Fraksi PKS juga berharap adanya penambahan anggaran dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu meningkatkan pelayanan.
“Semoga dengan adanya penambahan anggaran dari provinsi bisa Meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan obat Obatan. Dan Fraksi kami meminta kepada tim dewan pengawas RSUD agar betul betul memvalidasi setiap tagihan hutang dan sudah masuk dalam list temuan bpk. Agar kita Menghindari pembayaran hutang pekerjaan yang diduga Fiktif”, pungkasnya.(mld)