TARAKAN – Bank Indonesia pada Selasa 21 Maret 2023, menyelenggarakan Diseminasi laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Utara Semester 1 tahun 2023.
Dihadiri oleh Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bp.Ihin Surang, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltara, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perusahaan dan Asosiasi Usaha, Pimpinan Perbankan se-Kaltara, Pimpinan Media Massa, ISEI ,dan Akademisi. Webinar dengan tema “Tarik Investasi Industri Hilirisasi dalam rangka Menjaga Ketahanan Ekonomi Kaltara” dihadiri total 250 baik online maupun offline.
Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Wahyu Indra Sukma menyampaikan ekonomi Kaltara 2022 tumbuh resilien di tengah dinamika global. PDRB Kaltara 2022 tercatat tumbuh positif 5,34% (ctc), lebih tinggi dari capaian pada tahun 2021 sebesar 3,98% (ctc). Bahkan, pertumbuhan ekonomi Kaltara lebih tinggi dari capaian Nasional sebesar 5,31% (ctc). Kebijakan pada tahun 2022 dinilai efektif mendukung kinerja positif tersebut diantaranya (1) akselerasi vaksinasi yang mampu menurunkan penyebaran Covid 19 dan mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat (2) peran fiskal sebagai shock absorber mendukung konsumsi domestik dan daya beli masyarakt (3) keberlanjutan Program Strategis Nasional (4) Digitalisasi dalam mendukung efisiensi, produktivitas, dan inklusifitas perekonomian (5) strategi dan upaya pengendalian inflasi yang terimplementasi dengan baik.
Selain mampu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi serta tren boom harga komoditas pada sektor pertambangan, ekonomi Kaltara 2022 juga didukung tingginya realisasi investasi tahun 2022 yang berdasarkan data BKPM mencapai Rp13,7 Triliun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh BKPM sebesar Rp9,5Triliun.
BI Kaltara meyakini ekonomi Kaltara tahun 2023 akan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,87-5,67% (ctc). Dibutuhkan sinergi dan ekstra effort dalam rangka mengawal sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2023, khususnya mendorong realisasi investasi proyek strategis yang diyakini akan menjadi leapfrog atau lompatan katak untuk transformasi ekonomi kaltara. Selanjutnya pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kaltara akan semakin akseleratif sejalan dengan realisasi investasi proyek strategis nasional beserta multiplier efeknya yang akan semakin dirasakan manfaatnya.
Dari sisi inflasi, data BPS menunjukkan bahwa inflasi gabungan 2 kota IHK di Kaltara pada 2022 tercatat sebesar 4,74% (yoy) lebih rendah dari inflasi Kalimantan sebesar 5,94% (yoy) maupun Nasional 5,51% (yoy). Inflasi yang terkendali ini berkat sinergi positif TPID se-Kalimantan Utara melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Gerakan menanam, Koordinasi melalui HLM TPID, Operasi pasar, Pemantauan Harga ke Agen, Sidak pasar dan Subsidi Ongkos Angkut (SOA).
Di tahun 2023 ini, dari sisi inflasi dihadapkan sejumlah tantangan seperti fluktuasi harga komoditas energi yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2023. Selain itu, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat diprakirakan akan meningkatkan permintaan, khususnya pada momen tertentu apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan pasokan yang memadai, dapat menimbulkan fenomena supply shocks.
“Untuk itu, segenap anggota TPID se-provinsi Kaltara perlu menguatkan sinergi dan menyusun langkah pengendalian inflasi yang tepat dan efektif untuk menjaga tekanan inflasi tetap terkendali dan memenuhi target sasaran inflasi sebesar 3 ±1% tahun 2023 ini” ujar Wahyu dalam sambutannya.
Wahyu menambahkan bahwa peningkatan investasi pada industri pengolahan atau hilirisasi diyakini merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi, di tengah tantangan perlambatan ekonomi global saat ini, sekaligus akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang.
Sejalan dengan peningkatan target realisasi investasi pada industri hilirisasi tersebut, diharapkan transformasi ekonomi Indonesia maupun Kaltara dari yang berorientasi sumber daya alam menjadi produk-produk yang bernilai tambah tinggi juga semakin cepat terealisasi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Ekonomi Kaltara terbukti resilien dengan tumbuh tinggi pada tahun lalu dengan inflasi yang terkendali. Kami optimis resiliensi Kaltara tersebut akan menarik bagi investor baik dalam negeri atau luar negeri ditambah dengan potensi kewilayahan maupun sumber daya yang dimiliki Kaltara”, ujarnya.
Dalam webinar “Tarik Investasi Industri Hilirisasi dalam rangka Menjaga Ketahanan Ekonomi Kaltara” disampaikan oleh Rahman Putrayani, Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Provinsi Kaltara potensi perikanan & cold storage Kaltara dengan produksi udang windu Kaltara sebesar 9.240 ton/tahun, ikan bandeng 4.894 ton/tahun serta tangkapan kepiting bakai 6.000 ton/tahun sehingga terdapat peluang investasi di sektor idustri pengolahan. Selanjutnya disektor hilirisasi industri CPO (Crude Palm Oil) dengan produksi kelapa sawit di Kalatar sebesar 2,1 juta ton/ tahun.
Potensi rumput laut Kaltara juga memiliki peluang investasi cukup baik dengan produksi rumput laut sebesar 627.875 ton/tahun (basah). Disampaikan oleh Rahman bahwa hilirisasi industri rumput laut terletak di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan dengan nilai investasi Rp40 milyar.
Hal ini diamini oleh Adi Widyandana, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kaltara yang menyampaikan bahwa walaupun belum kembali seperti pra prandemi, namun pertumbuhan Kaltara sudah kembali positif. Bahkan, secara parsial pertumbuhan Kaltara selalu diatas pertumbuhan regional Kalimatan maupun Nasional. Lebih lanjut, Adi menyampaikan berdasarkan kajian fiskal regional provinsi Kaltara tahun 2022, terdapat dua sektor unggulan dan potensial yang mendapat rekomendasi. Pertama, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang direkomendasikan pada pengembangan non perkebunan sawit. Kedua, Pertambangan dan Penggalian yang direkomendasikan untuk hilirisasi tambang.
Hal ini kemudian disambut oleh Jemmy (Vice President Sector Mining 1 Corporate Banking Group 3 Bank Mandiri yang hadir secara daring, bahwasanya industri hilirisasi merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional.
Dalam hal ini perbankan memiliki peran cukup besar dalam mendukung hilirisasi yakni menyediakan pembiayaan, menyediakan produk dan layanan perbankan, memberikan pendampingan konsultasi bisnis dan manajemen risiko bisnis dan mendorong kemitraan antara pelaku usaha. Menanggapi potensi hilirisasi dibeberapa sektor yang ada di Kaltara, Jemmy menyarankan beberapa poin antara lain:
- Meningkatkan kerja sama anatara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan pelaku industri dalam mendukung pengembangan industri hilirisasi di daerah
- Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kebijakan dan proses sertifikasi lahan yang lebih cepat dan terarah sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perbankan dalam memberikan pembiayaan pada sektor hilirisasi.
- Meningkatkan akses perbankan ke daerah dan menyediakan program yang sesuai dengan karateristik daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan peluang bagi pelaku usaha di daerah terpencil untuk memperkuat ekonomi lokal.
- Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait dengan lingkungan dan sosial untuk memastikan keberlanjutan industri hilirisasi secara jangka panjang. Hal ini dapat emamstikan bahwa proyek yang akan dibiayai memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ditetapkan sehingga dapat menjamin keberlanjutan industri hilirisasi di masa depan.(mld*)