TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra terkait guna membahas fenomena yang terjadi di Kaltara, yaitu kelangkaan dan ketidakstbailan harga minyak goreng.
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat ini merupakan hasil tindak lanjut atas aksi demo mahasiswa di Kantor DPRD Prov. Kaltara pada tanggal 16 Maret 2022 lalu.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, ST, rapat ini dihadiri oleh seluruh mitra terkait, diantaranya yaitu Perwakilan dari Kepolisian Daerah Prov. Kaltara; Komando resort Militer 092 Prov. Kaltara; Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara; Biro Perekonomia Sekretariat Prov. Kaltara; Pol PP Prov. Kaltara; Disperindagkop & UKM Kab. Bulungan, UPTD Pasar Induk Tanjung Selor, PT. Indomarco; PT. Bintang Borneo Permai; PT. Bintang Niaga Mandiri; dan PT. Firma Global Mandiri.
Mengawali pertemuan, pihak perusahaan minyak goreng mengatakan bahwa pihaknya telah mendatangkan 1 hingga 3 kontainer minyak goreng ke Kaltara, bahkan salah satu perusahaan mengatakan akan mendatangkan 6 kontainer minyak goreng yang diperkirakan akan tiba pada awal April 2022. Sedangkan dari Disperindagkop mengatakan bahwa stok untuk minyak curah masih tersedia, namun minat masyarakan akan minyak curah sangat sedikit.
Melalui Disperindakop Kab. Bulungan, pemerintah selalu mengadakan kegiatan operasi pasar bekerjasama dengan distributor minyak goreng. PT. Rajawali Alam selaku distributor minyak curah yg ditunjuk langsung oleh Kemeterian perdagangan untuk mengatasi kelangkaan minyak, tetapi hal tersebut masih terkendala masalah transportasi.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Prov. Kaltara Muddain, meminta kepada pemerintah memberikan langkah-langkah konkrit dalam mengatasi fenomena kelangkaan minyak goreng ini.
Anggota DPRD Prov. Kaltara Supaad Hadianto memberikan pernyataan, “kelangkaan ini disebabkan adanya kebijakan dari Kementerian Perdagangan dalam mengatasi permasalahan ini, yaitu penyetaraan harga sebesar 14 Ribu.
Saya menawarkan alternatif yaitu adakan rapat koordinasi untuk mengamankan 9 bahan pokok untuk empat bulan ke depan dan mellibatkan Provinsi untuk menyurati Kementerian Perdagangan membuat road map dalam kelangkaan minyak goreng dan berharap support dari Gubernur dan bupati di Kaltara dalam hal ini, lalu koordinasi dengan kementerian perhubungan dalam mengangkut sembako lewat tol laut jika kita mengalami kendala dalam hal transportasi” jelasnya.
Disperindagkop Kaltara menjelaskan bahwa salah satu langkah konkritnya adalah mereka selalu men follow up ke kementerian untuk membantu kelangkaan minyak ini tetapi harus mengantri, mengingat hal ini merupakan isu nasional. Selanjutnya mereka juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas pertanian. Mereka berencana akan melaksanakan pasar murah di malinau dan nunukan dan mungkin juga di bulungan.
Adapun kesimpulan dari hasil pertemuan hari ini adalah pihak pemerintah bersama DPRD dan Aparat TNI/ Polri akan terus bersinergi mengawal permasalahan ini, dan mengusahakan agar pada saat bulan Ramadhan stok minyak goreng di Kaltara akan aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan minyak goreng dan masyarakat dapat fokus beribadah.(hms)