JAKARTA- “Kami targetkan kegiatan rehabilitasi mangrove di Kalimantan Utara dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2021” Ujar Ir. Noviar, MBA, Kepala Kelompok Kerja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada saat paparan Sosialisasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Kalimantan Utara (8/7).
Saat ini, BRGM bekerja bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau dalam menyusun rancangan teknis rehabilitasi mangrove yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan rehabilitasi di Kaltara.
Kaltara merupakan salah satu dari 9 provinsi target rehabilitasi Mangrove BRGM. Tahun ini, luas area mangrove yang akan direhabilitasi sekitar 3.635 hektare dari 83.000 hektare target nasional.
Kegiatan rehabilitasi mangrove BRGM menggunakan pendekatan padat karya. Bentuknya berupa penanaman bibit mangrove dengan pola tanam murni, silvofishery, rumpun berjarak dan pengayaan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam kegiatan rehabilitasi mangrove.
Masyarakat juga, menurut Kepala Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan BRGM, Muhammad Yusuf, S.Si., M.Si., merupakan ujung tombak keberhasilan rehabilitasi mangrove di tingkat tapak karena masyarakat berinteraksi langsung dengan ekosistem mangrove.
Ini juga yang melatarbelakangi BRGM mengembangkan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Basis pelaksanaan ini juga dapat memastikan keberlanjutan pemulihan ekosistem mangrove baik dari aspek biofisik, sosial, ekonomi maupun penguatan kelembagaan di desa. Beranjak dari pemahaman ini, BRGM membentuk Desa Mandiri Peduli Mangrove.
“DMPM adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem dengan pendekatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.” ujar M. Yusuf dalam paparannya.
BRGM juga akan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan ini adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada “bentuknya berupa pengembangan usaha,” tutur Agung Rusdiyatmoko, S.Si., M.Sc., Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Kalimantan BRGM.
Di Kaltara sendiri, proses pengembangan usaha ini masih dalam tahap identifikasi Pokmas. Oleh karena itu, peserta sosialisasi yang terdiri dari Pemerintah Daerah, UPT, LSM, akademisi dan masyarakat ini diajak untuk singkronisasi kegiatan. “Kami harap, peserta dapat menyampaikan kegiatan yang dilakukan instansinya.” Harap Kapokja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Kalimantan ini.
Hal serupa juga disampaikan Dr. Selly Oktashariany Ayub, S.Hut, MP., Kepala Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung, BPDASHL Mahakam Berau. Terutama dalam hal penyediaan bibit mangrove dan informasi calon kelompok pelaksana rehabilitasi mangrove. “ Dibeberapa lokasi target rehabilitasi mangrove setelah orientasi lapangan, ada yang belum punya Pokmas.” Ujarnya dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual ini.(*)