NUNUKAN – Dalam rangka penjaringan saran/masukan dari instansi/lembaga terkait maupun kelompok/organisasi kemasyarakatan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan awal (Ranwal) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Ranwal Dokumen RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2024, Senin (23/1/2023) di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Bupati Nunukan.
Dengan mengusung tema Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan Penguatan Keanekaragaman Industri dan Perdagangan Berbasis Produk Unggulan Daerah pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2024, ini di buka oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid.
Bupati Laura menjelaskan bahwa berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional mengamanatkan adanya keterpaduan antara aspek, politis, tehnokratis dan aspiratif atau bottom up.
“Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD 2024, yang dilaksanakan secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan,” ucap Laura, Senin (23/1/2023).
Isu tentang pemulihan ekonomi dimasa pasca covid-19 menjadi hal yang paling dominan dalam berbagai aspek pembangunan baik pusat maupun daerah, ungkap Laura.
Sehingga harapannya tahun 2024 di tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan, dalam rangka peningkatan kinerja program pembangunan, adanya kerjasama lintas sektor sehingga, program yang akan dilakukan di tahun 2024 bisa lebih fokus dan selaras antara kabupaten, provinsi dan nasional.
“Saya mengharapkan tahun 2024 merupakan awal pengembangan industri berbasis sumber daya lokal khususnya rumput laut dan kelapa sawit, peningkatan dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kinerja pelayanan publik,” tutur Laura.
“Ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung kemajuan ekonomi daerah harus terus ditingkatkan, karena itu diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Daerah dengan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.” tambahnya.
Laura berpesan agar melalui forum konsultasi publik ini harus mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kaltara dan analisis para teknokrat di berbagai bidang pembangunan.
“yang terpenting adalah adanya sinkronisasi dan sinergitas antar program pembangunan yang kemudian diharapkan akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan mendesak seperti penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim di tahun 2024,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menjelaskan tujuan dilaksanakannya konsultasi publik Ranwal RKPD Kabupaten Nunukan ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah.
Antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efesiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta memberikan arah dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma Leppa, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Tokoh Agama, Ketua Kadin, Ketua IDI dan LSM.
Narasumber dari dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, Rukisah Saleh dan kepala BPS Kabupaten Nunukan, Muryanto. (mld*)