UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta, Tiga Sektor Usaha Miliki Upah Minimum Khusus

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengumumkan penetapan UMP dan UMSP Kaltara Tahun 2027.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.027.901. Penetapan tersebut disertai Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor usaha, yakni perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.

Besaran upah minimum tersebut diumumkan langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027.

Zainal menjelaskan, penentuan besaran upah minimum telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Sejumlah indikator ekonomi menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan tersebut, terutama pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di Kaltara.

“Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara,” kata Zainal.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen. Sementara inflasi tahunan pada September 2026 mencapai 2,56 persen.

Menurut Zainal, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan daya beli dan kesejahteraan pekerja dengan kemampuan dunia usaha agar tetap dapat berkembang.

Perhitungan UMP tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Formula pengupahan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1.

Dari hasil pembahasan dan keputusan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi, UMP Kaltara 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901.

Jika dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kaltara 2026 sebesar Rp5.198.544, nilai UMP tersebut setara dengan 77,48 persen dari KHL.

Selain UMP, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral untuk tiga bidang usaha. Sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam Rp4.070.174.

Zainal berharap keputusan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Ia meminta perusahaan mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada pekerja dan serikat pekerja, ia juga mengajak agar terus membangun komunikasi dengan perusahaan guna menjaga hubungan industrial yang harmonis.

“Harapan saya, keputusan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan Kaltara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemerataan kesejahteraan.

Gubernur turut mengapresiasi seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi, mulai dari pemerintah, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akademisi, BPS hingga pihak lainnya yang terlibat dalam proses pembahasan.

Menurutnya, sinergi seluruh unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga iklim hubungan industrial yang kondusif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.