Komarudin Pastikan Ranperda Koperasi dan UMKM Kaltara Sesuai Aturan, Catatan Kemendagri Dicermati

Komarudin, Ketua Pansus II DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Utara memastikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan secara cermat setelah terbitnya hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., mengatakan seluruh catatan dan rekomendasi Kemendagri akan menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.

Menurutnya, fasilitasi dari pemerintah pusat merupakan bagian penting dalam memastikan materi Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun melampaui kewenangan pemerintah daerah.

“Seluruh hasil fasilitasi Kemendagri akan kami cermati secara saksama. Ini penting agar Ranperda yang disusun benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.

Komarudin menilai penyempurnaan regulasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi pembentukan Perda, tetapi juga memastikan setiap ketentuan di dalamnya dapat diterapkan secara efektif oleh pemerintah daerah.

Karena itu, koordinasi bersama anggota Pansus dan komisi terkait diperlukan untuk membahas berbagai rekomendasi yang diberikan Kemendagri.

Ia berharap proses penyempurnaan dapat berjalan optimal sehingga Ranperda tersebut segera memasuki tahapan persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara.

Kehadiran Perda ini nantinya diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan koperasi, meningkatkan pemberdayaan usaha kecil, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Kalimantan Utara.