TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama DPRD Kaltara menyepakati arah kebijakan pembangunan dan anggaran daerah Tahun Anggaran 2027 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Penandatanganan dilakukan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., bersama Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muhammad Nasir, S.E., dan H. Muddain, S.T., dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (9/11).
Rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris DPRD Kaltara Dr. H. Mohammad Pandi, S.H., M.AP.
Selain menyepakati KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, rapat paripurna juga menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kaltara, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengapresiasi kerja sama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal berbagai agenda strategis pembangunan di Bumi Benuanta.
Menurutnya, kesepakatan KUA dan PPAS menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
“KUA dan PPAS menjadi penghubung antara perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD. Karena itu, kebijakan anggaran harus mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan yang dimiliki Kaltara,” kata Ingkong.
Ia menjelaskan, sejalan dengan arah pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Kaltara menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen pada 2027.
Untuk mencapai target tersebut, kebijakan anggaran akan diarahkan pada peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hilirisasi sumber daya lokal, hingga penciptaan lapangan kerja.
Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia juga tetap menjadi perhatian. Hal tersebut tercermin dari alokasi belanja pendidikan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang disebut telah melampaui batas minimal atau mandatory spending sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait tiga Ranperda yang disepakati, Ingkong mengatakan perubahan regulasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan untuk memastikan aset pemerintah dapat dikelola secara optimal serta memenuhi aspek tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.
Sementara Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat.
“Perusahaan perkebunan harus menghormati hak masyarakat atas tanah dan turut memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Dengan begitu, masyarakat di sekitar perkebunan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltara juga berharap regulasi tersebut dapat mendorong hilirisasi hasil perkebunan di daerah. Langkah itu dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian Kaltara.
Adapun Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap buku bermutu dan terjangkau, meningkatkan minat baca, sekaligus membangun ekosistem perbukuan di daerah.
“Regulasi ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah, seni, budaya, bahasa daerah dan kearifan lokal Kaltara,” ujarnya.
Ingkong berharap sinergi antara Pemprov dan DPRD Kaltara terus terjaga dalam mengawal pelaksanaan kebijakan anggaran maupun penerapan ketiga peraturan daerah tersebut agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara. (*)