TANJUNG SELOR – Kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., ke Kalimantan Utara, Selasa (6/10/2026), menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kaltara memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan kawasan perbatasan.
Tito Karnavian tiba di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, dan disambut Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Setelah penyambutan, Mendagri bersama Gubernur Kaltara melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Malinau menggunakan helikopter. Di Malinau, Mendagri dijadwalkan melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kawasan perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat melihat secara langsung kondisi wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan, kunjungan Mendagri memiliki arti penting bagi daerah karena memberikan ruang untuk menyampaikan secara langsung kondisi serta kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan.
“Kami tentu menyambut baik kunjungan Bapak Mendagri ke Kaltara, khususnya agenda ke wilayah perbatasan. Ini menjadi momentum bagi kami untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerah secara langsung kepada pemerintah pusat,” ujar Zainal.
Ia menjelaskan, kawasan perbatasan memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi geografis maupun penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pembangunan di wilayah tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Zainal, koordinasi yang kuat juga diperlukan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di kawasan perbatasan, termasuk dalam peningkatan pelayanan publik dan konektivitas antarwilayah.
“Kita ingin pembangunan di kawasan perbatasan terus mendapat perhatian, karena masyarakat di sana juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang baik,” katanya.
Sementara itu, kunjungan ke Kecamatan Krayan menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian kunjungan kerja Mendagri di Kaltara. Peninjauan lapangan diharapkan memberikan gambaran langsung mengenai kondisi kawasan perbatasan.
Kunjungan tersebut sekaligus memperkuat komunikasi pemerintah pusat dan daerah dalam merespons berbagai dinamika serta kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan Kaltara.