TARAKAN – Isu ketenagakerjaan kembali mencuat dalam dialog mahasiswa dan pemuda masjid yang berlangsung di Café Celebess, Senin (16/02/2026). Dalam forum tersebut, generasi muda menyuarakan pentingnya keterbukaan informasi lowongan kerja serta komitmen nyata terhadap prioritas tenaga kerja lokal di Kalimantan Utara.
Peserta dialog terdiri dari mahasiswa lintas kampus dan pemuda masjid, termasuk yang tidak berada dalam lingkungan akademik. Mereka mengungkapkan kegelisahan atas terbatasnya peluang kerja serta proses rekrutmen yang dinilai belum sepenuhnya transparan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kalimantan Utara sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyatakan bahwa persoalan tenaga kerja merupakan salah satu fokus pengawasan legislatif, khususnya Komisi IV yang membidangi sektor terkait.
Menurut Syamsuddin, aturan mengenai prioritas tenaga kerja lokal sudah tersedia. Namun, tantangan terbesar terletak pada pelaksanaan di lapangan.
“Regulasi sudah jelas mengatur keberpihakan kepada tenaga kerja lokal. Yang harus kita kawal bersama adalah penerapannya, agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap proses penerimaan tenaga kerja. Informasi lowongan, kata dia, harus diumumkan secara terbuka dan tidak boleh terbatas pada kelompok tertentu.
“Kita ingin sistem yang adil. Setiap warga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan mengikuti proses seleksi secara terbuka,” tegasnya.
Dalam dialog itu, peserta turut meminta agar DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap aturan prioritas tenaga kerja lokal.
Syamsuddin mengakui bahwa membuka lapangan kerja baru bukan perkara mudah, terlebih dalam situasi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Meski begitu, ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat daerah.
“Suara mahasiswa dan pemuda masjid ini menjadi masukan penting bagi kami. Aspirasi ini akan kami tindak lanjuti dalam rapat dan pembahasan di komisi,” katanya.
Ia berharap, dialog tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dunia usaha, dan generasi muda dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang transparan dan berkeadilan di Kalimantan Utara. (*)