DENPASAR – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (12/2).
Kehadiran orang nomor satu di Bumi Benuanta itu menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara dalam mendukung proses pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Entry meeting merupakan tahapan awal sebelum pemeriksaan terperinci dilakukan oleh tim auditor BPK.
Gubernur Zainal hadir didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara H. Denny Harianto serta Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara Yuniar Aspiati. Rombongan disambut jajaran BPK, termasuk Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira.
Dalam sambutannya, I Gusti Ngurah Satria Perwira menegaskan bahwa entry meeting bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting untuk menyamakan persepsi antara auditor dan entitas yang diperiksa.
“Kegiatan ini menjadi penguatan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Pemeriksaan LKPD 2025 bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk yang mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan dorongan agar seluruh pemerintah daerah bersinergi dengan BPK selama proses audit berlangsung.
Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menambahkan pentingnya komunikasi efektif antara pemeriksa dan pihak yang diperiksa sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Pemeriksaan LKPD 2025 dijadwalkan berlangsung dalam lima tahapan sejak Januari 2026 dan akan berakhir dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Juni hingga Juli 2026. Gubernur Zainal menegaskan, Pemprov Kaltara siap mengikuti seluruh tahapan demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (*dkisp)