NUNUKAN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nunukan, Abdi Jauhari, merespons viralnya aksi damai masyarakat Krayan Timur yang menyampaikan surat terbuka pada Sabtu (31/1/2026) lalu, kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait rusaknya jalan lo bentung di wilayah tersebut.
Jalan di Lo Betung, Krayan Timur, merupakan bagian integral dari jalur poros strategis nasional yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan Long Midang di perbatasan, Nunukan.
Abdi menjelaskan, ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat, merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Untuk jalan Pa’ Betung sampai ke wilayah Krayan itu statusnya jalan nasional. Mudah-mudahan dalam satu sampai dua hari ke depan saya akan berkoordinasi dengan Kepala Balai Wilayah Jalan,” ujar Abdi, usai menghadiri pelantikan PJ Sekda Pemkab Nunukan, Rabu (04/2/2026).
Ia berharap, melalui koordinasi tersebut, dapat terjalin harmonisasi antara pemerintah daerah dan balai jalan nasional demi kepentingan masyarakat Krayan, khususnya pada titik-titik jalan yang saat ini mengalami kerusakan parah.
“Mudah-mudahan kami bisa saling harmonisasi untuk mementingkan kepentingan jalan di Kecamatan Krayan, terutama di spot yang dimaksud,” jelasnya.
Abdi menegaskan, pihaknya akan mempertegas koordinasi dengan balai terkait, termasuk memastikan apakah tersedia anggaran untuk penanganan ruas jalan tersebut.
“Intinya kami akan pertegas dan koordinasikan apakah ada dana untuk pengerjaan jalan itu. Karena kewenangannya ada di kementerian, maka Dinas PUPR Kabupaten Nunukan akan mencoba berkomunikasi dengan balainya,” pungkasnya.
Sebelumnya, aksi damai warga dan pelajar di Kecamatan Krayan Timur menjadi perhatian publik setelah video penyampaian surat terbuka kepada Presiden RI viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kegelisahan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan yang dinilai menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan di wilayah perbatasan itu. (*)