NUNUKAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan melakukan operasi penggeledahan besar-besaran pada Sabtu (25/10/2025) malam. Kegiatan razia gabungan ini melibatkan personel dari TNI dan Polres Nunukan, dan berlangsung mulai pukul 20.00 Wita hingga dini hari. Operasi ini digelar sebagai bentuk kewaspadaan dini untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Tujuannya jelas: memastikan lingkungan Lapas yang aman dan bebas dari peredaran barang-barang terlarang yang dapat mengancam ketertiban.
“Razia ini merupakan implementasi dari perintah harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan mendukung program prioritas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memberantas peredaran narkoba dan tindak penipuan yang mungkin terjadi dari dalam Lapas”, ujar Kalapas, Puang Dirham.
Dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kalapas yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan (Kasi Binadik), operasi ini melibatkan 23 personel gabungan yang terdiri dari 1 anggota Polres Nunukan, 2 personel TNI, dan 20 petugas Lapas.
Menanggapi kegiatan ini, Kalapas Kelas IIB Nunukan, Puang Dirham, menegaskan
“Ini merupakan komitmen kami untuk menjaga stabilitas keamanan. “Operasi seperti ini adalah langkah preventif yang mutlak diperlukan. Kami tidak ingin ada celah sekecil apapun yang dapat mengganggu ketertiban dan proses pembinaan di Lapas Nunukan. Ke depan, kegiatan serupa akan kami laksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan lingkungan yang kondusif bagi WBP,” jelasnya.
Sebelum penyisiran dimulai, seluruh tim mengikuti apel kesiapan untuk pembagian tugas dan koordinasi akhir, dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan dan penghormatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dan seluruh proses razia dilaporkan berjalan lancar, aman, dan tertib, tanpa insiden berarti, serta semua WBP telah dikembalikan ke kamar masing-masing dengan kondisi lengkap
“Hasil razia akan segera disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Kalimantan Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi”, pungkasnya.(*)