TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menyatakan Pemprov Kaltara akan segera koordinasi terkait rencana kepulangan 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Pemulangan dilakukan karena PMI tersebut bekerja melalui jalur nonprosedural atau ilegal. Hingga saat ini, Gubernur Zainal telah mengarahkan sejumlah stakeholder untuk terus memonitor rencana pemulangan PMI tersebut.
Hal itu dikatakan Gubernur pada rapat kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama DPRD Kaltara, Jumat (18/6).
“Untuk mengantisipasi masalah ini maka kita akan buat Satgas Perbatasan. Harus tuntas minggu ini untuk pembentukannya agar bisa segera tertangani, khususnya yang masuk lewat wilayah Krayan. Kalau yang lewat Sebatik sudah tertangani,” ujarnya.
Zainal menjelaskan, pemulangan PMI di tengah pandemi perlu proses penanganan yang ketat. Terlebih saat ini, situasi COVID-19 di Malaysia sedang tidak kondusif.
“Sudah saya minta ke Pemkab Nunukan untuk langkah-langkah awal berdayakan dokter dan perawat yang ada di sana jika ada PMI yang masuk lewat Krayan untuk dites COVID-19 terlebih dahulu. Setelah itu, isolasi lima hari dengan memanfaatkan Rumah Sakit Pratama yang ada di sana untuk digunakan ruang inapnya untuk isolasi mandiri,” katanya.
Pemprov, kata Zainal, bakal bersurat ke pusat guna meminta bantuan untuk pemulangan para PMI tersebut. Termasuk membahas terlebih dahulu terkait waktu dan teknis pemulangan.
“Setelah lima hari baru kita upayakan mengangkut mereka untuk pulang ke kampungnya. Saya sudah koordinasi dengan Danlanud. Insya Allah ada solusi. Dalam waktu dekat juga saya dan pak Danrem akan bersurat ke Pangdam atau Panglima untuk meminta bantuan satu unit pesawat standby disana untuk mengangkut PMI yang lain,” sebutnya.
Ditambahkan Zainal, sebagian besar PMI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia berasal dari luar Kaltara. Para kepala daerah asal PMI juga sudah mengetahui ihwal rencana pemulangan ini.
“80 persen memang dari luar Kaltara. Pemkab Nunukan juga sudah berkomunikasi dengan para bupati dan gubernur asal PMI tersebut,” pungkasnya. (sur/dkispkaltara)