NUNUKAN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan, pada Jumat (20/09/2024), menggelar pertemuan dengan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, di Ruang Pertemuan Lt. 5 Kantor Bupati Nunukan.
Pertemuan dengan Ratusan Tenaga Honorer tersebut juga dihadiri Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, S.E., M.M.,Ph.D.
Pada kesempatan itu Bupati mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiasinya untuk bertemu dan bertatap muka dengan para honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
“Ini sudah saya inisiasi dari beberapa waktu yang lalu, namun karena kesibukan, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, sebagai suatu bentuk kesyukuran dan rasa senang, saya bisa bertemu dan bertatap muka dan yang paling penting adalah bertatap hati dengan saudara sekalian,” ucap Laura.
Lanjut Laura, tujuannya untuk bertemu dengan tenaga honorer untuk meluruskan pemahaman, dimana beberapa waktu yang lalu, dan semakin marak akhir-akhir ini, ia mendengar terkait gaji tenaga honorer yang turun dimasa kepemimpinannya sebagai Bupati Nunukan.
“Melalui kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa tidak ada niat hati saya untuk melakukan itu semua, tetapi memang karena keadaan kita, saya masuk di pemda menjadi Bupati periode pertama itu kita sudah diperhadapkan dengan beberapa dinamik, terutama persoalan keuangan, kita masuk masa transisi peralihan Kaltim ke kaltara,” terangnya.
“kalau Bupati-Bupati sebelumnya itu masuk diwilayah Kaltim, dari situ memang bisa dilihat perbedaan angka-angka anggaran kita waktu dengan kaltim itu APBD kita mencapai Rp800 milyar, disaat masa jabatan saya diawal itu APBD tidak sampai Rp200 milyar, dan kebetulan gaji-gaji Honorer ini masuk di DBH jadi berpengaruh semua, bayangkan dari Rp800 Milyar turun menjadi Rp200 M dan bukan hanya Gaji honorer yang berdampak tetapi semua terkena dampaknya,” tambahnnya.
Kemudian masuk tahun ke 3-4 diperiode pertama tahun 2020, kita diperhadapkan dengan covid-19 semua terdampak bahkan mendunia. Pada 2021 kita fokus pemulihan, dan tahun 2022 kita mulai berbenah, statistik secara makro juga sudah mulai berbenah.
“Kemudian di tahun 2023 dari hasil rapat dari tim anggaran alhamdulillah kita sudah mulai ada kenaikan anggaran untuk di tahun 2024 ini anggaran kita mencapai Rp2 Triliun, itu baru terjadi sejak saya mejabat. Jadi dinamika ini harus dipahami oleh semuanya kalau sejak saya menjadi Bupati gaji Honorer turun itu benar tapi bukan tanpa sebab dan semua itu ada alasannya dan itu yang harus saudara-saudara sekalian pahami,” ujarnya.
Meskipun disaat saya menjadi Bupati, gaji tenaga Honorer turun, tapi yang harus kita syukuri, para honorer itu tidak diberhentikan.
“yang mestinya secara aturan itu sudah tidak boleh, UU ASN 2015 salah satu poinnya ada disitu sudah tidak diperkenankan lagi makanya kita merumuskan, waktu itu saya minta supaya tidak ada PHK, saya minta semua tenaga Honorer tetap dipertahankan bagaimanapun skenario karena ada bebapa faktor kita memang masih membutuhkan tenaga honorer dimana kita masih kekurangan ASN sesuai dengan Analisis jabatan kita masih memerlukan 6000an ASN namun saat ini ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan hanya ada 3000an.” Tutur Laura.
“Melalui kesempatan yang baik ini Saya memohon maaf atas ketidaknyamanan dibeberapa tahun ini, mudah-mudahan kita bedoa keadaan honorer bisa lebih baik, yang lebih penting bagi saya bukan bagaimana menaikkan gaji honor itu Rp300 ribu atau Rp500 ribu tetapi bagimana status Honorer ini bisa diperjuangkan, itulah beberapa waktu yang lalu kita sudah berjuang, dan apresiasi kepada Asisten dan kepala BKPSDM mereka serius memperjuangkan dengan bolakbalik termasuk mengusulkan tes dilaksanakan di Nunukan, Krayan dan Lumbis,” tutupnya. (*)