Bupati Nunukan Sampaikan LKPK TA 2023 Ke DPRD, Pendapatan Daerah Melebihi Target

NUNUKAN – Target pendapatan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2023 melebihi target dengan capaian 109,63 persen.

Pencapain ini disampaikanBupai Nunukan,  Asmin Laura Hafid pada Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 di DPRD Nunukan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nunukan tahun anggaran (TA) 2023, Senin (25/03/2024).

Bupati menyebut pendapatan daerah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.619.562.298.117 dan terealisasi sebesar Rp1.775.502.058.146. tentunya ini melebih target dengan capaian 109,63 persen.

Untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Nunukan ditargetkan sebesar RP163.662.934.443 dan terealisasi Rp193.163.484.109.

Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.446.066.339.143 dan terealisasi sebesar Rp1.572.303.816.977.

“Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp9,8 miliar lebih dan terealisasi Rp10 miliar lebih,” terangnya.

Lebih jauh bupati menerangkan untuk belanja daerah pada tahun 2023 dianggarkan Rp1.418.796.241.843 dan terealisasi sebesar Rp 1.304.178.897.050 atau mencapai 91,92 persen.

Diketahui belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

“Belanja operasi dialokasikan Rp1,45 triliun dengan realisasi Rp981,5 miliar atau 93,90 persen. Belanja modal dialokasikan Rp359,5 miliar dan terealisasi Rp319,8 miliar atau 88,96 persen. Belanja tak terduga alokasinya Rp13,8 miliar dan terealisasi Rp 2,7 miliar atau 19,87 persen,” ungkapnya.

“Belanja transfer bantuan keuangan dialokasikan Rp290,4 miliar dan terealisasi Rp283,1 miliar atau 97,48 persen,” tambahnya.

Untuk  target pembiayaan daerah sebesar Rp89.667.765.146 dan terealisasi Rp89.692.765.145 atau sebesar 100,03 persen.

Namun bupati juga  mengakui pada tahun 2023 terdapat beberapa program kegiatan yang tidak dapat terealisasikan. Hal itu lantaran keterbatasan APBD Kabupaten Nunukan. Termasuk kondisi geografis yang menjadi lokasi kegiatan.

“Melalui LKPJ Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta masukan yang konstruktif dari DPRD untuk menyelesaikan persoalan pembangunan daerah secara kolektif,” harapnya.(DV*)